SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Selatan, Patarai Amir, angkat bicara terkait polemik belum masuknya anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029.
Ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan anggaran P3K telah diakomodasi secara jelas dalam dokumen perencanaan daerah.
“Sudah diakomodasi. Untuk tahun 2026, kita alokasikan Rp567 miliar, dan tahun 2027 sebesar Rp548 miliar khusus untuk gaji P3K,” ujar Patarai, Kamis (24/7/2025).
Baca Juga : RDP DPRD Sulsel, Warga Minta Titik Lahan Pembangunan Batalyon 872 di Lutra Ditinjau Ulang
Penegasan ini disampaikan menyusul kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai pemerintah provinsi terkesan abai dalam menjamin keberlanjutan kesejahteraan tenaga non-ASN. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa RPJMD tidak mencantumkan secara eksplisit komitmen terhadap keberadaan P3K.
Menanggapi hal tersebut, Patarai menilai narasi yang berkembang terlalu dibesar-besarkan dan tidak berdasar.
“RPJMD ini sudah clear. Tidak ada poin yang menggantung, dan semua disusun dengan orientasi pada kepentingan publik. Jangan menyebar keresahan tanpa data,” tegas politisi Partai Golkar asal Dapil Maros-Pangkep itu.
Baca Juga : Perbaikan Gedung Tower DPRD Sulsel Mulai Dikerjakan Pasca Pembakaran Agustus Lalu
Ia juga mengapresiasi seluruh tim penyusun RPJMD, termasuk pejabat Pemprov Sulsel Setiawan Aswad yang meski sempat dikabarkan mengundurkan diri, tetap aktif berkontribusi dalam pembahasan teknis sebagai staf.
“Beliau hadir seperti biasa. Dedikasi dan kontribusinya tetap kami apresiasi,” ujar Patarai.
Diketahui, pembahasan dokumen RPJMD sempat diwarnai dinamika politik di internal dewan. Sejumlah anggota DPRD menilai masih ada ketidaksinkronan dalam penjabaran target pembangunan dan kebijakan anggaran.
Baca Juga : DPRD Sulsel Serahkan Rp113,5 Juta untuk Korban Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Namun Pansus memastikan seluruh catatan dan masukan dari fraksi telah diakomodasi dan difinalisasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel.
“Kadang susah membedakan mana yang kritik substansi dan mana yang sekadar gaduh. Tapi kami pastikan, RPJMD ini disusun secara teknokratik, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Patarai.
Dengan pernyataan ini, DPRD Sulsel berharap publik bisa mendapatkan informasi yang utuh dan tidak terprovokasi oleh spekulasi di media sosial. Pansus menegaskan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan P3K dan arah pembangunan lima tahun ke depan tetap menjadi prioritas utama.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar