SULSELSATU.com, TAKALAR – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar pada Selasa (29/7/2025) berlangsung panas, bukan karena adu argumen, melainkan karena ketidakhadiran pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Takalar yang dipanggil untuk memberikan klarifikasi.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 Wita di ruang Badan Musyawarah Gedung DPRD Takalar, itu terpaksa diskors hingga keesokan harinya setelah ditunggu lebih dari satu jam tanpa kejelasan kehadiran pihak ULP.
“Kalau begini, kita skors rapat sampai besok saja,” tegas Wakil Ketua DPRD Takalar, Irwan Iskandar, sambil mengetuk palu menandakan penundaan rapat.
Pemanggilan ULP ini bukan tanpa alasan. DPRD Takalar mencium adanya dugaan pengaturan proyek di internal ULP oleh oknum staf berinisial R. Isu ini ramai diberitakan sebelumnya, di mana staf yang dimaksud diduga mengatur rekanan mana yang akan memenangkan paket proyek tertentu, meski secara struktural hanya berstatus staf biasa.
Anggota Fraksi NasDem, Ahmad Sabang, menegaskan pentingnya kehadiran ULP untuk membongkar kebenaran isu tersebut. “Ini bagian dari fungsi pengawasan kami. Masyarakat juga perlu tahu apakah isu ini benar atau tidak,” ujarnya.
Senada, Politikus Demokrat Husniah Rachman menilai pengadaan barang dan jasa harus berjalan sesuai prosedur yang berlaku. “Kalau memang tidak ada pengaturan, kenapa ULP tidak datang? Ini jadi tanda tanya besar,” ujarnya.
Dari informasi yang berkembang, oknum staf ULP berinisial R ini bahkan disebut-sebut memiliki pengaruh lebih besar dari Kepala Bagian ULP itu sendiri. R diduga merupakan perpanjangan tangan dari “gedung putih”, istilah yang sering digunakan untuk merujuk ke lingkaran kekuasaan.
“Staf ini sebelumnya bertugas di BKKBN. Tapi begitu masuk ULP, langsung mengatur proyek. Bahkan Kepala Bagian ULP seperti hanya jadi penonton,” beber salah satu sumber internal ULP yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Diduga, staf tersebut juga menjalin komunikasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebelum proyek-proyek di ULP dikontrakkan. Kondisi ini dinilai telah merusak sistem pengadaan yang seharusnya transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Bagian ULP Takalar, Zumirrah, belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi melalui pesan dan telepon hingga berita ini diturunkan masih belum direspons.
RDP tersebut dihadiri oleh sejumlah legislator seperti Irwan Iskandar, Ahmad Sabang, Husniah Rachman, Ibrahim Bakri, Hj Risma, Hj Nurlenni Kahar, Sarif Tinri, Nur Alim Rukman, Ibrahim Lotteng, Habibie Abdullah, H. Nurdin HS, dan lainnya.
Ketidakhadiran ULP bukan hanya mengecewakan para wakil rakyat, tetapi juga memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tengah ditutupi. Publik kini menunggu langkah tegas DPRD dan Pemkab untuk memastikan kebenaran isu yang telah mencoreng integritas sistem pengadaan di Takalar. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar