SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi bersama aktivis mahasiswa dari berbagai kampus.
Hal ini ditandai dengan silaturahmi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (4/9/2025) malam.
Pertemuan tersebut dihadiri Sekda Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Plt Kadispora Fadli Wellang, Kepala Kesbangpol Makassar Fatur Rahim, serta Kasatpol PP Hasanuddin.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Pemkot Makassar senantiasa membuka ruang interaksi dengan mahasiswa.
Baik untuk menyalurkan aspirasi, mengasah minat dan bakat, maupun mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh masukan dan pemikiran dari adik-adik mahasiswa. Karena itu, ruang komunikasi seperti ini harus terus kita jaga, bahkan bisa kita lakukan rutin setiap bulan,” tegas Munafri.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
Menurutnya, peran mahasiswa sebagai generasi muda dan aset bangsa sangat penting, terutama dalam menjaga idealisme dan gerakan moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Yang paling penting dari pertemuan ini bukan sekadar diskusi, tapi bagaimana hasil tukar pikiran bisa diimplementasikan bersama. Bukan hanya jadi catatan, tetapi harus nyata memberi manfaat bagi masyarakat,” jelas Munafri.
Appi, sapaan akrab Wali Kota, juga menekankan pentingnya membangun kesamaan pandangan antara pemerintah dan mahasiswa lintas kampus.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Ia mengakui tidak semua kebijakan pemerintah selalu dianggap baik oleh semua pihak, sehingga ruang dialog harus terbuka sebagai wadah pertukaran pemikiran.
“Dari sudut pandang pemerintah, bisa jadi yang kami anggap baik, belum tentu baik menurut masyarakat atau mahasiswa,” tuturnya.
“Karena itu kita harus bertemu, berdiskusi, lalu mencari titik temu. Yang terpenting, hasilnya bisa kita jalankan bersama-sama,” lanjutanya.
Baca Juga : Kabar Gembira! Olymrun 2026 Hadir di Makassar, Siapkan Hadiah Rp150 Juta
Lebih jauh, Appi menekankan bahwa ke depan Pemkot Makassar berkomitmen menjaga kondusivitas kota dengan melibatkan mahasiswa sebagai mitra strategis.
“Kami pemerintah Kota Makassar akan hadir. Pertemuan seperti ini harus rutin, supaya kita bisa sama-sama menjaga kota ini tetap aman, kondusif, dan berkembang dengan baik,” terang Munafri.
Appi menegaskan bahwa pemerintah akan selalu berada di barisan mahasiswa dalam menjaga kondusifitas kota dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Baca Juga : Warga dan Mahasiswa Pasang Baliho Penolakan PSEL di Tamalanrea, Pertanyakan Izin Amdal
“Yang paling penting adalah kita sama-sama menjaga Makassar tetap aman, demokratis, dan menjadikan setiap aspirasi mahasiswa sebagai masukan untuk pembangunan. Pemerintah tidak akan menutup diri, dan kami ingin ruang diskusi ini bisa rutin dilakukan,” tandas Appi.
Diketahui, kejadian demonstrasi pada 29 Agustus 2025 lalu di Gedung DPRD Makassar, tepat saat rapat paripurna berlangsung, meninggalkan catatan serius. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebenarnya ingin turun langsung menemui massa aksi.
Namun langkah tersebut dicegah oleh sebagian anggota DPRD, termasuk Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, dengan alasan situasi yang tidak kondusif serta demi menjaga keselamatan bersama.
Tak hanya itu, saat itu tidak juga tidak diketahui, apakah massa yang berdemonstrasi benar berasal dari unsur mahasiswa atau justru kelompok anarko yang menunggangi aksi.
Terlebih lagi, aksi yang berujung pada kebakaran gedung tidak menunjukkan adanya instrumen manajemen aksi sebagaimana lazimnya demonstrasi mahasiswa, seperti kehadiran jenderal lapangan, koordinator lapangan, maupun tuntutan yang terstruktur.
Pada kesempatan ini, sejumlah perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus di Kota Makassar menegaskan sikap mereka terkait insiden unjuk rasa pada 29 Agustus 2025 lalu yang berujung pembakaran Gedung DPRD Makassar dan menelan korban.
Dalam pertemuan dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (4/9) malam, hadir beberapa perwakilan aktivis BEM Kampus di Makassar.
Menyikapi insiden tanggal 29 Agustus. Perwakilan Mahasiswa itu, menyampaikan dengan tegas bahwa peristiwa tersebut tidak mencerminkan gerakan mahasiswa yang sesungguhnya.
Ketua BEM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, Muh Alwi Nur, menegaskan gerakan mahasiswa sejatinya lahir dari idealisme dan moral, bukan tindakan brutal.
Ia menegakans, demonstrasi yang berakhir dengan pembakaran Gedung DPRD itu bukanlah murni dari gerakan mahasiswa.
“Itu adalah tindakan oknum yang merusak nama baik Makassar dan mencederai citra gerakan ideal mahasiswa. Kota Makassar sejak dulu dikenal sebagai rahim aktivis bangsa, sehingga kejadian ini harus diusut tuntas,” tegas Alwi.
Senada dengan itu, perwakilan dari Kampus Negeri, Ashabul Kahfi, juga menekankan bahwa mahasiswa kampusnya tidak terlibat dalam insiden tersebut.
“Kota Makassar adalah kota demokrasi. Kami selalu terbuka dengan semua kalangan. Namun perlu ditegaskan, pembakaran di Gedung DPRD bukan berasal dari kami. Saat insiden terjadi, mahasiswa dari kampus kami tidak berada di lokasi,” ujarnya.
Sementara itu, Muh Hasmi dari BEM Unismuh menyebut adanya pihak-pihak yang menunggangi gerakan mahasiswa.
“Setiap gerakan mahasiswa selalu ada yang mencoba mengatasnamakan diri mereka sebagai bagian dari mahasiswa. Namun jelas, tindakan anarkis dan perusakan itu lebih mencerminkan kelompok anarko yang merusak, bukan gerakan mahasiswa,” jelasnya.
Hal serupa ditegaskan perwakilan BEM Fakultas Hukum Universitas Bosowa (Unibos). Ia menilai insiden pembakaran tidak bisa dilekatkan begitu saja kepada mahasiswa.
“Kami hadir di sini untuk memberikan klarifikasi. Pelaku perusakan dan pembakaran itu bukan mahasiswa. Kami justru mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar yang membuka ruang dialog bersama mahasiswa agar kebenaran dapat terungkap,” tuturnya.
Diketahui, beberapa kampus mengakui tidak hadir dalam pertemuan ini, termasuk dari UNM, UMI. Mereka dari kampus memikili agenda lainya, sehingga tidak sempat hadir.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar