SULSELSATU.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menyelidiki dugaan tindak korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Lembaga antirasuah itu menegaskan akan bertindak secara proaktif meskipun belum menerima laporan resmi terkait kasus tersebut.
“Pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).
Budi menegaskan, saat ini fokus lembaga antirasuah tersebut masih pada pendalaman unsur dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Ia menambahkan, KPK belum bisa membeberkan detail karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyampaikan kekhawatirannya soal potensi korupsi dalam proyek Whoosh. Dalam video di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyoroti dugaan adanya penggelembungan anggaran atau mark-up biaya proyek.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud.
Ia melanjutkan, “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.”
Pernyataan Mahfud tersebut langsung mendapat respons dari KPK. Pada 16 Oktober 2025, lembaga antirasuah itu mengimbau agar Mahfud melaporkan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh secara resmi ke KPK agar bisa ditindaklanjuti.
Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan siap memenuhi panggilan KPK jika dibutuhkan untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait proyek tersebut.
Sehari berselang, 27 Oktober 2025, KPK mengumumkan bahwa kasus dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar