SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Sufriadi Arif mendorong jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Sulsel untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan guna menyerap dan menangani persoalan masyarakat.
Ia menilai, pemerintah tidak seharusnya hanya bergantung pada laporan tertulis tanpa melihat kondisi riil di daerah.
Sufriadi mengungkapkan, banyak permasalahan masyarakat yang ia temukan secara langsung saat berinteraksi dengan warga, namun belum tersentuh penanganan pemerintah provinsi.
Baca Juga : Andre Tanta Dorong Pertemuan Warga dan Developer Soal Jalan Rusak di Pondok Husada
Menurutnya, minimnya komunikasi dan keterlibatan langsung eksekutif menjadi salah satu penyebab persoalan tersebut luput dari perhatian.
Sebagai legislator yang kerap turun ke daerah, Sufriadi menyebut sejumlah persoalan yang ditemuinya berada dalam kewenangan pemerintah provinsi, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik.
Karena itu, dia menilai organisasi perangkat daerah perlu lebih proaktif menjalin komunikasi dengan masyarakat.
Baca Juga : Yeni Rahman Soroti Kesenjangan Akses Pendidikan saat Pengawasan di Dua SMA Makassar
Ia mencontohkan gaya kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilainya rutin turun langsung ke daerah untuk melihat kondisi di lapangan.
“Jangan hanya menunggu laporan. Idealnya, sebulan sekali perangkat daerah turun ke wilayah, berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti yang sering dilakukan Pak Gubernur. Dengan begitu, persoalan bisa teridentifikasi secara jelas,” kata Sufriadi kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).
Sufriadi juga mengapresiasi respons cepat Gubernur Sulsel yang dinilai konsisten menindaklanjuti laporan lapangan. Meski begitu, ia berharap sikap proaktif tersebut diikuti oleh seluruh jajaran di bawahnya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Baca Juga : Pengawasan APBD di Buakana, Andre Tanta Tampung Aspirasi Soal Pendidikan
Ia mengungkapkan, sejumlah persoalan krusial yang ditemukan di lapangan antara lain kondisi infrastruktur jalan, irigasi, hingga fasilitas pendidikan.
Di Kabupaten Wajo, misalnya, ia menemukan beberapa bangunan sekolah menengah atas dalam kondisi memprihatinkan.
“Beberapa sekolah mengalami kerusakan serius, seperti plafon rusak dan kondisi bangunan yang sudah tidak layak. Semua temuan itu saya dokumentasikan dan saya sampaikan ke kepala dinas terkait, termasuk sarana prasarana dan peralatan sekolah,” ujarnya.
Baca Juga : Pengawasan di Tamalate, Cicu Dorong DPRD Makassar Segera Bentuk Perda Pengelolaan Sampah
Menurut Sufriadi, banyak persoalan sebenarnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat jika ditangani secara langsung dan dikomunikasikan dengan baik.
Politisi PPP ini menilai, masalah yang bertahun-tahun terbengkalai kerap bisa dituntaskan hanya dalam hitungan hari setelah mendapat perhatian.
Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel rutin melakukan evaluasi wilayah kerja masing-masing serta memetakan persoalan yang menjadi kewenangan provinsi.
Baca Juga : Andre Prasetyo Tanta Janji Tindaklanjuti Keluhan Warga Malimongan
Jika terkendala anggaran, ia menekankan pentingnya pendataan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“Jangan sampai persoalan diselesaikan satu per satu setiap tahun. Evaluasi dan pendataan menyeluruh sangat penting agar pembangunan bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar