SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menegaskan komitmen proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB)) Tahun Ajaran 2025 berlangsung secara terbuka, adil, dan transparan, termasuk di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyampaikan pemerintah kota melalui Disdik telah menerapkan sistem seleksi berbasis komputer dan daring guna memastikan keterbukaan seluruh tahapan SPMB.
Menurutnya, seluruh hasil seleksi dapat diakses secara langsung oleh orang tua maupun calon peserta didik melalui situs resmi SPMB masing-masing sekolah.
Baca Juga : Antisipasi Penyebaran Covid-19, Disdik Makassar Bakal Gelar Tes Kesehatan Massal untuk Pelajar
“Kami pastikan proses SPMB tahun ini berjalan sesuai regulasi, akuntabel, dan setiap hasil seleksi dapat diakses secara transparan. Jika ada praktik tidak sesuai aturan, itu bukan kebijakan Disdik tetapi oknum yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Achi Soleman, Sabtu (14/2).
Lebih jauh Achi menjelaskan mekanisme penerimaan siswa baru di Makassar telah mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, yang mengatur tahap pendaftaran, seleksi, dan pengumuman berbasis sistem daring.
“Ini komitmen kami untuk memastikan keterbukaan data serta akuntabilitas proses,” tukasnya.
Baca Juga : Makassar Masih Zona Merah, Disdik Belum Izinkan Pembelajaran Tatap Muka
Isu dugaan titip-menitip, sambung Achi–sapaan akrabnya– itu dilakukan oleh oknum. Meski begitu, setiap laporan atau informasi akan ditindaklanjuti agar proses pembelajaran di sekolah tetap berlangsung.
Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan SMP Disdik Makassar, Akhmad Muhajir, menyatakan pihaknya mengawasi setiap tahapan secara ketat. Muhajir menegaskan pihak sekolah wajib mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan dan melaporkan jika ditemukan praktek yang tidak sesuai aturan.
“Jadi seluruh panitia di tingkat sekolah itu saya yakin bekerja sesuai pedoman teknis SPMB. Karena kita ingin prosesnya transparan,” papar Akhmad Muhajir.
Baca Juga : 50 Persen Dana BOS Bakal Digunakan Bayar Gaji Guru Honorer
Soal informasi ada dugaan titipan, mantan Camat Bontoala itu akan menindaklanjuti lewat rapat bersama kepala dinas dan pengawas. Jika ada pelanggaran, maka akan disanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Soal ada berita atau informasi terkait titipan, tim sudah bekerja mencari kebenarannya. Kami bersama bu kadis memastikan tak ada seperti itu, kalau ada bermain kami duga itu oknum,” tegasnya. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar