SULSELSATU.com, MAKASSAR – Legislator Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andre Prasetyo Tanta (APT), menggelar temu konstituen dalam agenda reses masa sidang II Tahun Anggaran 2025/2026 di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Makassar, Senin (23/2/2026).
Kegiatan berlangsung hangat dan penuh dialog. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Kelurahan Bontoduri, Sudirman, S.Sos., bersama unsur tripilar, tokoh masyarakat, serta warga yang antusias menyampaikan aspirasi secara langsung.
Sejumlah persoalan mendasar menjadi sorotan warga. Syamsuddin, selaku Ketua RW, meminta perhatian pemerintah terkait belum adanya kantor lurah definitif di Kelurahan Bontoduri.
Baca Juga : Warga Bara Baraya Timur Minta Kanal Segera Dinormalisasi
Menurutnya, hingga kini pelayanan pemerintahan masih dilakukan di kantor sewaan, sehingga dinilai kurang representatif.
“Kami berharap pemerintah segera mengalokasikan pembangunan kantor lurah definitif agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal dan nyaman,” ujar Syamsuddin.
Selain itu, keluhan juga disampaikan Sukaniati, warga setempat, terkait kondisi drainase di sepanjang Jalan Raya Bontoduri yang mengalami pendangkalan dan dipenuhi tumpukan sampah.
Baca Juga : Pengawasan di Biringkanaya, Fauzi Andi Wawo Siapkan Program KK Binaan Bagi Konstituen PKB
Kondisi kata dia, tersebut dinilai berpotensi menimbulkan genangan air dan mengganggu kenyamanan warga, terutama saat hujan.
“Drainase sudah dangkal dan banyak sampah menumpuk. Kami khawatir kalau hujan deras, air mudah meluap,” keluh Sukaniati.
Menanggapi aspirasi tersebut, Andre Prasetyo Tanta menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan warga melalui jalur legislatif dan berkoordinasi dengan pemerintah terkait.
Baca Juga : Turun Pengawasan di Kecamatan Wajo, Andre Terima Keluhan Kanal Dangkal
“Reses ini adalah ruang bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi soal kantor lurah dan drainase akan kami perjuangkan agar bisa segera mendapat perhatian,” ujar APT.
Ia berharap, pertemuan ini dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan warga.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar