SULSELSATU.com, MAKASSAR — Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meminta kadernya tidak mengambil peran maupun keuntungan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai tanggapan dari Partai Golongan Karya.
Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Golkar, Idrus Marham, menilai polemik seputar MBG perlu dilihat secara proporsional dengan membedakan antara konsep kebijakan dan praktik di lapangan.
Menurut Idrus, secara substansi MBG merupakan program pemerintah yang disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi. Karena itu, ia menegaskan bahwa kritik tidak seharusnya diarahkan pada ide dasarnya, melainkan pada pelaksanaannya jika memang ditemukan masalah.
“Kalau ada persoalan, itu harus dilihat pada tataran implementasi. Silakan tunjukkan siapa yang menyimpang dan di mana letak pelanggarannya. Jangan langsung menyasar kebijakannya,” ujar Idrus saat ditemui di Makassar, Sabtu (28/2/2026).
Ia menekankan, Golkar terbuka terhadap evaluasi sepanjang disertai data dan fakta yang jelas. Temuan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan koreksi untuk perbaikan teknis program ke depan.
“Kalau memang ada bukti penyimpangan, sampaikan. Itu jadi bahan evaluasi. Tapi sekali lagi, yang dievaluasi adalah pelaksanaannya, bukan gagasan programnya,” tegasnya.
Baca Juga : Idrus Marham Luncurkan Buku tentang NU dan Tantangan Peradaban
Idrus juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah terdapat catatan yang perlu dibenahi. Namun, menurutnya, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan program yang dinilai memiliki tujuan sosial yang kuat.
“Yang perlu dilakukan adalah pembenahan teknis, bukan menghentikan program. Esensinya tetap baik,” katanya.
Terkait isu keterlibatan kader Golkar dalam pengelolaan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Idrus mengaku belum melakukan pengecekan secara khusus.
Baca Juga : Idrus Marham Bantah Spekulasi Ketum Golkar Bahlil Menuju Pilpres 2029
“Sampai sekarang saya belum monitor soal dapur-dapur itu,” ujarnya singkat.
Lebih jauh, Golkar memandang MBG berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat jika dikelola dengan tepat. Idrus menyebut program tersebut bisa membuka ruang bagi lahirnya pelaku usaha baru di tingkat lokal.
“Program ini bisa jadi momentum pemberdayaan. Libatkan masyarakat, beri kesempatan usaha dari skala kecil. Di situ lahir entrepreneur-entrepreneur baru,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar