SULSELSATU.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan menghormati putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran kartel suku bunga pada layanan pinjaman daring atau pinjol.
Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 05/KPPU-I/2025. Majelis KPPU menyatakan seluruh terlapor terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
OJK menegaskan akan terus mendorong penguatan industri pinjaman daring atau pindar. Langkah ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Baca Juga : Jumlah Investor Pasar Modal Sulsel Naik 67,34 Persen, Reksa Dana Paling Diminati
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan, penguatan tersebut difokuskan pada penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen.
“OJK ingin memastikan industri pindar tetap sehat, berintegritas, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Ismail Riyadi dalam siaran resmi OJK, Jumat (27/3/2026).
Selain itu, OJK juga mendorong para penyelenggara pindar untuk mendukung program strategis pemerintah. Peran ini penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM, serta mendorong pemerataan ekonomi nasional.
Baca Juga : OJK Bersama Komdigi dan Perbankan Bersatu Berantas Judi Online dan Scam
Dalam upaya memperkuat regulasi, OJK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2025 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Aturan ini mengatur batas maksimal manfaat ekonomi yang dapat dikenakan kepada penerima dana.
Kebijakan tersebut bertujuan menjaga praktik usaha tetap sehat, transparan, dan berpihak pada perlindungan konsumen. OJK juga telah menetapkan aturan terkait tata kelola, manajemen risiko, dan tingkat kesehatan penyelenggara.
“Tidak hanya itu, OJK menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023–2028. Roadmap ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperbaiki tata kelola industri, serta memperkuat perlindungan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Risk and Governance Summit 2026, OJK Dorong Tata Kelola dan Manajemen Risiko Dukung Ekonomi Berkelanjutan
OJK menegaskan akan terus memantau perkembangan industri pinjaman daring. Setiap penyelenggara diminta menjalankan usaha sesuai aturan yang berlaku guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar