Logo Sulselsatu

Kasus Perpustakaan Digital Rp13 Miliar, Jaksa Bakal Panggil Legislator Komisi E DPRD Sulsel

ridwan ridwan
ridwan ridwan

Jumat, 26 Juni 2026 14:39

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Komisi E DPRD Sulsel terkait penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan Perpustakaan Digital di Dinas Pendidikan Sulsel tahun anggaran 2022-2023.

Informasi yang dihimpun di internal Kejati Sulsel menyebutkan, pemeriksaan terhadap para legislator tersebut diperlukan untuk menelusuri proses penganggaran proyek yang kini menjadi sorotan aparat penegak hukum. Penyidik mendalami bagaimana program Perpustakaan Digital dapat memperoleh alokasi anggaran, sementara proyek tersebut diduga tidak tercantum dalam dokumen perencanaan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Rachmat Supriady, mengungkapkan bahwa pihaknya membuka peluang memanggil anggota DPRD Sulsel apabila keterangan mereka dibutuhkan dalam proses penyidikan.

Baca Juga : Buka Peluang Kerja ke Jepang, Pemkab Takalar Siapkan Program 1 Desa 1 Pemuda

“Kita dalami tahap perencanaannya. Karena perencanaannya tidak ada, tentunya dari mana tiba-tiba anggarannya ini muncul,” kata Rachmat.

Menurutnya, penyidik masih fokus menelusuri proses penganggaran proyek tersebut. Karena itu, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan dan pengesahan anggaran, termasuk dari unsur legislatif, menjadi bagian dari rangkaian penyidikan.

“Makanya pada saat penggeledahan tadi kita perdalam masalah penganggarannya,” ujarnya.

Baca Juga : Naik Penyidikan, Eks Wali Kota Makassar Diperiksa Kejati Sulsel soal Reklamasi Pantai

Komisi E DPRD Sulsel diketahui merupakan alat kelengkapan dewan yang membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, pemuda dan olahraga. Karena proyek Perpustakaan Digital berada di lingkup Dinas Pendidikan Sulsel, komisi tersebut berpotensi dimintai keterangan terkait proses pembahasan program dan penganggarannya pada APBD.

Kasus ini sendiri memasuki babak baru setelah penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel melakukan penggeledahan di dua lokasi pada Rabu, 17 Juni 2026.

Lokasi pertama yang digeledah adalah Kantor Dinas Pendidikan Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea, Makassar. Selanjutnya, penyidik menggeledah kantor penyedia proyek, yakni CV APM, di kawasan Boulevard, Makassar.

Baca Juga : Korupsi Perjalanan Dinas, Kejati Tahan Eks Kepala BP2P Sulawesi III

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen penting, mulai dari dokumen perencanaan, kontrak pengadaan, dokumen keuangan, surat pertanggungjawaban, hingga dokumen pendukung lainnya.

Kejati Sulsel menduga proyek pengadaan Perpustakaan Digital atau Smart Library yang dijalankan pada tahun anggaran 2022 dan 2023 tidak didahului dengan perencanaan dan analisis kebutuhan yang memadai. Proyek tersebut disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp13 miliar yang diperuntukkan bagi pengadaan perangkat perpustakaan digital dan buku elektronik di SMA negeri se-Sulawesi Selatan.

“(Hasil penggeledahan di Kantor Disdik Sulsel) dokumen banyak yang kita ambil terutama dari segi perencanaan, karena dari awal kegiatan pengadaan ini tidak ada perencanaannya,” kata Rachmat.

Baca Juga : Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo Atensi APH Usut Dugaan Penyimpangan Dana Pendidikan di Takalar

Penyidik juga masih mendalami peran pihak-pihak terkait dan menelusuri aliran anggaran dalam proyek tersebut. Hingga kini, Kejati Sulsel belum menetapkan tersangka dan masih menunggu hasil pendalaman dokumen serta audit untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah dilakukan Kejati Sulsel. Dinas Pendidikan Sulsel mengaku bersikap kooperatif dan memberikan akses yang diperlukan kepada penyidik guna memperlancar proses penyidikan.

Dengan dibukanya peluang pemeriksaan terhadap anggota DPRD Sulsel, penyidikan perkara ini diperkirakan akan mengarah pada penelusuran menyeluruh terhadap proses perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan anggaran proyek Perpustakaan Digital yang kini diduga bermasalah.

Baca Juga : Dugaan Penyimpangan Dana BOS Mengemuka, Kejaksaan Didesak Sisir 239 SD Takalar

Informasi mengenai penggeledahan, dugaan tidak adanya dokumen perencanaan, dan nilai proyek sekitar Rp13 miliar telah disampaikan Kejati Sulsel dan dikonfirmasi oleh Pemprov Sulsel dalam sejumlah keterangan resmi dan pemberitaan media pada 17-18 Juni 2026. (*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Penulis : Zulkarnain
Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News23 November 2026 00:14
Kader Pemuda Muhammadiyah Makassar Setuju Dasco Masuk Bursa Cawapres Prabowo
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Bontoala, Makassar, Irham Munasdar, menyatakan dukungannya jika Wakil Ketua DPR R...
Pendidikan22 November 2026 22:38
Harumkan Nama UNM, Delegasi FEB Borong Enam Penghargaan di Malaysia
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Delegasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (FEB UNM) meraih predikat Grand Champion a...
Pendidikan22 November 2026 18:47
Cegah Kejahatan Siber, Mahasiswa Hukum Bisnis UNM Gelar Talkshow Edukasi Digital
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (FIS-H UNM), menggel...
News22 November 2026 15:17
PLN UIP Sulawesi Gelar MCU untuk Jaga Kesehatan Pegawai
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menggelar pemeriksaan kesehatan berkala atau Medical Check Up (MCU) bagi seluruh pegawai sebaga...