SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, mengajak masyarakat untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, keterlibatan publik menjadi faktor penting agar program pemerintah benar-benar berjalan sesuai kebutuhan warga.
Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Anggaran Pemerintah Tahun 2026 yang digelar di Desa Panakukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sabtu (27/6/2026).
Baca Juga : DPRD Sulsel Temui Pertamina Bahas Kelangkaan BBM dan LPG 3 Kg
Kegiatan itu dihadiri ratusan warga dan berlangsung sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dengan unsur legislatif.
Dalam forum tersebut, Andi Tenri Indah menekankan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berada di tangan DPRD.
Ia menilai masyarakat juga memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk mengetahui arah penggunaan anggaran dan memastikan pelaksanaannya berlangsung secara terbuka dan tepat sasaran.
Baca Juga : BBM dan LPG 3 Kg Langka di Sulsel, Ketua DPRD Desak Pertamina Bergerak
“Warga perlu mengetahui program apa saja yang dibiayai APBD dan bagaimana realisasinya. Pengawasan akan lebih efektif jika masyarakat ikut terlibat dan menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi juga menjadi sarana menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan berbagai agenda prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi fokus pengawasan DPRD.
Sebagai pimpinan Komisi E yang membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, kepemudaan, dan olahraga, ia memastikan pengawasan akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga : DPRD Sulsel Setujui MYP II Rp5 Triliun, Fokus Jalan, Jembatan hingga Irigasi
Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami akan memastikan pelayanan pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan. Pengawasan tidak berhenti pada laporan administrasi, tetapi juga melalui kunjungan langsung untuk melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan,” katanya.
Dialog bersama warga kemudian diisi dengan berbagai penyampaian aspirasi. Salah satunya datang dari Tasrif Daeng Tojeng, warga Dusun Panakukang, yang menyoroti persoalan sulitnya akses pupuk bagi petani serta kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Baca Juga : DPRD dan Pemprov Sulsel Kompak Batalkan Kenaikan Pajak Kendaraan
Menanggapi hal tersebut, Andi Tenri Indah menjelaskan bahwa bantuan pertanian dapat diajukan melalui kelompok tani dan akan difasilitasi untuk diteruskan ke instansi terkait sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain persoalan pertanian dan infrastruktur, warga juga mengangkat isu pendataan masyarakat miskin, status kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta akses layanan kesehatan dalam kondisi darurat.
Andi Tenri Indah mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pendataan agar pemerintah memiliki data yang akurat sebagai dasar penyaluran bantuan dan layanan publik.
Baca Juga : Muhtadin Ungkap Wilayah Pertanian Pinrang yang Paling Terdampak Kekeringan
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulsel sekaligus Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi warga dan menegaskan komitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar