SULSELSATU.com, GOWA – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Golkar, Lukman B Kady, melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Minggu (28/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara legislator dan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di wilayah desa.
Dalam agenda pengawasan tersebut, Lukman berdialog langsung dengan pemerintah desa dan warga untuk menyerap berbagai masukan yang berkaitan dengan program pembangunan yang telah berjalan maupun yang masih menjadi kebutuhan masyarakat setempat.
Baca Juga : BBM dan LPG 3 Kg Langka di Sulsel, Ketua DPRD Desak Pertamina Bergerak
Desa Bontoala sendiri memiliki wilayah administrasi yang terbagi ke dalam empat dusun, yakni Dusun Taborong, Dusun Lambengi, Dusun Anagowa, dan Dusun Manyampa.
Desa ini juga didukung sejumlah fasilitas pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat.
Selain itu, Bontoala dikenal sebagai salah satu lokasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sejak diresmikan pada 18 Oktober 2022.
Baca Juga : DPRD Sulsel Setujui MYP II Rp5 Triliun, Fokus Jalan, Jembatan hingga Irigasi
Program tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan pembangunan keluarga.
Kegiatan pengawasan di titik kedua ini turut dihadiri oleh Kepala Desa Bontoala, unsur Babinsa, serta sejumlah tokoh masyarakat yang ikut menyampaikan pandangan dan kondisi terkini di lingkungan masing-masing.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, warga mengangkat sejumlah kebutuhan prioritas yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu usulan yang paling banyak disampaikan adalah pembangunan dan peningkatan akses jalan tani.
Baca Juga : DPRD dan Pemprov Sulsel Kompak Batalkan Kenaikan Pajak Kendaraan
Menanggapi aspirasi tersebut, Lukman B Kady menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian dalam fungsi pengawasan DPRD.
“Kegiatan ini menjadi sarana untuk memastikan kebutuhan masyarakat bisa tersampaikan dan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan,” ujar Lukman.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar