SULSELSATU.com, Luwu Timur — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama DPRD kembali memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal itu terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Senin (29/6/2026).
Bupati Luwu Timur hadir dalam rapat tersebut bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran perangkat daerah.
Rapat paripurna kali ini menjadi salah satu momentum penting dalam proses pembentukan regulasi daerah. Agenda rapat meliputi penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus), persetujuan bersama terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah, serta penyampaian pendapat akhir kepala daerah.
Baca Juga : Ribuan Peserta Meriahkan Fun Run Juara 2026, Ketua DPRD Luwu Timur Dorong Budaya Hidup Sehat
Tiga ranperda strategis menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2045, serta satu ranperda strategis lainnya.
Setelah melalui tahapan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, ketiga ranperda tersebut mendapat persetujuan bersama. Regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi instrumen dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Luwu Timur menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan yang telah dilakukan bersama DPRD. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan yang dilahirkan memiliki arah yang jelas serta membErickan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga : PT Vale Kirim Bantuan Air Bersih untuk Warga Lioka dan Timampu
Selain persetujuan terhadap tiga ranperda strategis, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga menyerahkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD.
Penyerahan tersebut merupakan bagian dari tahapan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran tahun 2025. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab Luwu Timur dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Rapat paripurna tersebut tidak hanya menjadi forum pengambilan keputusan, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga : Reses Nurchalis Azis di Desa Lumbewe Luwu Timur
Dengan adanya sejumlah regulasi strategis yang disepakati, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap kebijakan tersebut dapat menjadi pijakan dalam memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar