SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kenaikan harga aspal hingga 70 persen dan bahan bakar minyak (BBM) industri yang mencapai 100 persen menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek multiyears preservasi jalan Sulawesi Selatan periode 2025–2027.
Komisi D DPRD Sulsel kini mencari solusi agar lonjakan harga material tersebut tidak menghambat pengerjaan proyek infrastruktur yang menjadi salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengungkapkan pihaknya telah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Jakarta untuk membahas kemungkinan penerapan eskalasi harga dalam kontrak proyek multiyears.
Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Belum Putuskan Status Lahan Parkir Hotel Arthama
Namun, berdasarkan hasil konsultasi tersebut, penyesuaian harga belum dapat dilakukan karena pemerintah pusat perlu terlebih dahulu menetapkan kondisi keadaan kahar atau *force majeure*.
“Sampai sekarang memang belum ada eskalasi harga karena pemerintah pusat harus menetapkan terlebih dahulu adanya keadaan kahar. Persoalan ini cukup sulit, kecuali seperti saat pandemi COVID-19 yang memang sangat memaksa sehingga pemerintah harus menetapkan keadaan kahar,” kata Kadir.
Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya memimpin rapat kerja Komisi D DPRD Sulsel untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja ke LKPP RI. Rapat tersebut melibatkan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel serta kontraktor pemenang tender proyek multiyears preservasi jalan, Kamis (1/10).
Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Bahas Status Lahan Parkir Hotel Arthama, Anggota Dewan Terbelah
Di tengah belum adanya kepastian penyesuaian harga, Komisi D memilih menelaah setiap paket pekerjaan untuk menentukan langkah yang memungkinkan agar proyek tetap berjalan.
Kadir mengatakan, evaluasi akan dilakukan dengan melihat komposisi pekerjaan di masing-masing paket, terutama perbandingan antara pekerjaan beraspal dan pekerjaan beton.
“Kami akan menelaah satu per satu setiap paket pekerjaan. Kami akan melihat berapa banyak pekerjaan aspal dan berapa banyak pekerjaan beton dalam setiap paket, sehingga kami bisa mengetahui kondisi masing-masing pekerjaan,” ujarnya.
Baca Juga : Sufriadi Arif Terima Aspirasi Mahasiswa soal Karhutla, Sembilan Tuntutan Bakal Diteruskan
Sebagai langkah sementara, pekerjaan yang menggunakan aspal direncanakan untuk ditunda. Sementara itu, pekerjaan yang memungkinkan dilaksanakan dengan metode beton atau rigid pavement dapat dipertimbangkan untuk tetap berjalan.
Namun, perubahan metode pekerjaan tidak bisa dilakukan begitu saja. Kontraktor harus mengajukan usulan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel untuk dikaji dari sisi teknis maupun ketentuan kontrak.
“Kalau ada perubahan pekerjaan dari aspal ke rigid, kami meminta kontraktor mengusulkan perubahan tersebut kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk dipertimbangkan. Minimal harus ada adendum kontrak terkait perubahan pekerjaan tersebut,” jelas Kadir.
Baca Juga : Legislator Golkar Sulsel LBK Apresiasi Betonisasi Jalan Burung-Burung–Bili-Bili di Gowa
Menurutnya, opsi perubahan metode konstruksi menjadi salah satu alternatif untuk mengantisipasi kenaikan harga material tanpa harus menghentikan seluruh kegiatan pembangunan jalan.
Ia menegaskan, pelaksanaan proyek multiyears perlu tetap diupayakan karena manfaat pembangunan infrastruktur tersebut mulai dirasakan masyarakat.
“Salah satu solusinya adalah perubahan pekerjaan dari aspal menjadi pekerjaan beton atau rigid. Itu salah satu solusi supaya pekerjaan jangan berhenti,” katanya.
Baca Juga : HUT ke-357 Sulsel, Cicu Tekankan Pemerataan Pembangunan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
“Pekerjaan jangan berhenti karena ini merupakan salah satu program strategis Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Sekarang masyarakat juga sudah mulai menikmati hasil pekerjaan yang telah selesai,” lanjutnya.
Di tengah tantangan kenaikan harga material, Kadir juga menyoroti capaian pengerjaan salah satu paket proyek yang dinilainya menunjukkan perkembangan positif.
Paket 3 yang dikerjakan PT Bumi Karsa bersama kelompok kerja sama operasional (KSO) disebut telah melampaui target progres yang ditetapkan.
Kadir menyebutkan, realisasi pekerjaan pada paket tersebut telah mencapai 33 persen, lebih tinggi dibandingkan target yang berada di kisaran 31 persen.
“Kalau melihat target saat ini, yang paling bagus adalah Paket 3 yang dikerjakan PT Bumi Karsa bersama KSO-nya. Dari target sekitar 31 persen, realisasinya sudah mencapai 33 persen. Itu luar biasa,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi capaian tersebut dan berharap kontraktor pada paket lainnya dapat menunjukkan perkembangan serupa, meskipun menghadapi tekanan kenaikan harga bahan konstruksi.
Menurut Kadir, percepatan pekerjaan tetap harus disertai pengawasan terhadap mutu konstruksi agar hasil pembangunan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Selain menyoroti persoalan harga material dan progres pengerjaan, Komisi D DPRD Sulsel juga memberi perhatian terhadap laporan masyarakat mengenai kondisi proyek multiyears di lapangan.
Kadir mengatakan, pihaknya menerima berbagai aduan terkait pekerjaan jalan, termasuk temuan kerusakan pada sejumlah bagian yang pengerjaannya belum sepenuhnya rampung.
Ia mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan laporan karena informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Saya atas nama Komisi D juga berterima kasih kepada masyarakat. Banyak sekali laporan yang masuk kepada kami terkait pekerjaan-pekerjaan di lapangan,” ujarnya.
Dalam pemantauan yang dilakukan, Komisi D juga menemukan sejumlah persoalan pada beberapa lokasi pekerjaan, termasuk di Paket 2 dan Paket 5.
“Ada laporan mengenai pekerjaan yang mengalami kerusakan, termasuk pekerjaan yang belum selesai tetapi sudah mengalami kerusakan. Teman-teman juga tadi menemukan beberapa persoalan di sejumlah lokasi, baik pada Paket 2 maupun Paket 5,” jelasnya.
Kadir menegaskan, pengawasan terhadap proyek multiyears tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.
Ia berharap masyarakat terus melaporkan jika menemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas maupun target yang telah ditetapkan.
Dengan pengawasan bersama, Komisi D berharap pelaksanaan proyek preservasi jalan Sulsel 2025–2027 tetap berjalan sesuai ketentuan, meskipun menghadapi tekanan kenaikan harga material.
“Saya berharap pengawasan seperti ini terus dilakukan oleh masyarakat. Dengan begitu, pekerjaan jalan ini betul-betul bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur dan kita semua,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar