SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Fraksi Golkar, Kadir Halid mengkritik cara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat mencopot Kepala Inspektorat Sulsel Luthfie Natsir. Menurutnya, pencopotan Lutfie sangat sadis sebab Nurdin Abdullah aeolah mempermalukan seorang ASN apalagi seorang kepala inpektorat.
“Seharusnya kalau ada kesalahan maka unsur pembinaan harus dilakukan, minimal yang bersangkutan dipanggil dan diarahkan. Bukan langsung di copot,” kata Ketua Komisi E DPRD Sulsel itu, Rabu (12/6/2019).
Pencopotan Luthfie memang mengundang kritik keras dari berbagai kalangan. Sejumlah anggota DPRD Sulsel mengaku turut prihatin dan mengecam tindakan yang dilakukan Nurdin Abdullah itu.
Baca Juga : Sah! Pemprov dan DPRD Sulsel Sepakat Anggaran Pemilu Rp224 Miliar Masuk APBD Perubahan
Menurut, sejumlah anggota dewan tindakan yang dilakukan Nurdin tidak beretika.
“Kata pengkhianat sangat tidak pantas bagi seorang gubernur. Anda seorang gubernur, jangan mengeluarkan statement seperti di pasar,” kata anggota Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Anas Hasan di DPRD Sulsel.
Dia pun meminta Nurdin Abdullah sebagai pejabat publik harus paham dan bisa menjaga etika pemerintahan. Agar birokrasi bisa berjalan sehat.
Baca Juga : DPRD Sulsel dan Timsel Sepakat Komisioner KIP Terpilih Harus Profesional
“Bahasa begitu tidak pakai etika. Gubernur harus beretika,” ujar Anas Hasan.
Di tempat yang sama, anggota Fraksi PKS Jafar Sodding menyayangkan sikap Nurdin Abdullah yang melakukan pencopotan kepala OPD dengan mengumumkan di depan publik.
Soal mutasi, kata dia, merupakan hak prerogatif gubernur, namun harus memperhatikan mekanisme apakah seseorang layak menjadi kepala OPD atau tidak.
Baca Juga : 5 Bulan Jelang Pemilu, Rapat Paripurna DPRD Sulsel Mulai Sepi
“Kalau mencopot harus ada mekanismenya,” katanya.
Sekadar diketahui, selain Luthfie Natsir, sebelumnya mantan Bupati Bantaeng itu juga mencopot Kepala Biro Pembangunan Jumras dari jabatannya.
Penulis: Asrul
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar