Logo Sulselsatu

Larangan ASN Kritik Pemerintah Dinilai Berlebihan

Asrul
Asrul

Kamis, 17 Oktober 2019 11:37

Ilustrasi ASN. (Foto/Int)
Ilustrasi ASN. (Foto/Int)

SULSELSATU.com, JAKARTA – Sikap pemerintah yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengkritik pemerintah dinilai terlalu berlebihan. Hal itu disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan.

Ia mengkritisi langkah Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memantau aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di media sosial (medsos). Irwan meminta pemerintah tidak berlebihan dalam menyikapi pendapat-pendapat yang disampaikan ASN di medsos.

“Jadi terlalu berlebihan, jangan sampai yang sudah kita raih dari reformasi hilang kembali,” kata Irwan, seperti dilansir CNNIndonesia, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga : KemenPANRB: Waspadai Beredarnya Surat Palsu Pengangkatan Honorer

Dia mengingatkan bahwa pemerintah harus bijak membedakan antara pendapat yang disampaikan dalam bagian kemerdekaan berpikir atau pelanggaran pada peraturan perundang-undangan.

Sponsored by MGID

“Kalau kemudian dibuat edaran larangan saya pikir menganggu kebebasan berpikirnya. Melanggar juga UU yang lain,” katanya.

Menurutnya, hal terpenting dilakukan pemerintah adalah membatasi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Menurutnya, penyampaian ketidaksetujuan terhadap sesuatu atau sekadar berkomentar dalam menyikapi sebuah peristiwa merupakan hal yang wajar.

Baca Juga : Tegas! Ketua DPP NasDem Luthfi A Mutty Desak Pemerintah Batalkan Rencana Pajak Sembako

Ia pun mempertanyakan kekhawatiran pemerintah sehingga membuat kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah ini berpotensi mengekang kebebasan masyarakat bila dilakukan pemerintah secara terus menerus.

“Apa kekhawatiran pemerintah dengan pembatasan itu? Kalau sifatnya sementara jelang pelantikan mungkin okelah, tapi kalau berkelanjutan itu mengekang kebebasan,” tutur Irwan.

Sebelumnya, BKN kembali mengingatkan ASN mengenai regulasi yang mengatur sikap ASN dalam menyampaikan pendapat di medsos.

Baca Juga : DPR Imbau Kajian Mendalam Sebelum BI Terbitkan Mata Uang Digital

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran BKN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS yang diterbitkan pada Mei 2018.

Editor: Awang Darmawan

Sponsored by ADVERTNATIVE

 Komentar

 Terbaru

Video15 Juni 2021 23:17
VIDEO: Apes, Beli Magic Com di Toko Online Isi Paket Ternyata Sabun Cuci
SULSELSATU.com – Sebuah video memperlihatkan seorang ibu-ibu tengah membuka paket pesanan online dari salah satu marketplace. Ibu ini belanja on...
Ekonomi15 Juni 2021 21:25
Asmo Sulsel Beri Diskon Rp6,5 Juta di Honda Sport Motoshow 2021 Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menggelar Honda Sport Motoshow (HSMS) 2021 pada 5 titik yaitu di Mall Ratu...
Video15 Juni 2021 21:06
VIDEO: Cewek Ini Ditinggal Sang Pacar di Pinggir Jalan Gara-gara Skincare
SULSELSATU.com – Sebuah video memperlihatkan seorang cewek ditinggal di pinggir jalan oleh sang pacar. Dalam video terlihat cewek itu marah-mara...
Sponsored by MGID
Olahraga15 Juni 2021 19:04
Live Euro 2020 di RCTI Malam Ini: Portugal vs Hungaria, Prancis vs Jerman
SULSELSATU.com, Makassar - Juara bertahan Portugal akan dijajal Hungaria, sementara Prancis sua Jerman. ...