SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah pusat berencana akan menghapus Pegawai Tidak Tetap (PTT) secara bertahap.
Hanya saja, keinginan pemerintah pusat tersebut tak mendapat respon baik dari pimpinan DPRD Sulsel.
Baca Juga : Komisi D DPRD Sulsel Soroti Pembangunan Koperasi Merah Putih di Lahan Terminal Pinrang
Menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah, harusnya pemerintah bukan membuat rakyatnya susah, tetapi memberi kemudahan.
“Pemerintah ini jangan cari gampangnya saja. Lebih baik pemerintah yang susah dibanding rakyat yang harus susah,” kata Ulla sapaan Ni’matullah, Senin (27/1/2020).
Ulla menambahkan bahwa kalau PTT ini dihapuskan maka akan ada pengangguran baru yang diciptakan oleh pemerintah sendiri.
Baca Juga : Komisi A DPRD Sulsel Bakal Konsultasi ke BKN, Soroti Guru PPPK, Banyaknya Plt hingga TPP ASN
“Lapangan pekerjaan tidak ada dibuka, tiba-tiba mau hapuskan tenaga honorer. Ini pemerintahan apa namanya,” ujar Ulla.
Dia pun berharap tenaga honorer ini diserap pemerintah menjadi ASN ketika ada perekrutan dilakukan.
“Harus dicari jalan terbaiklah. Ada berapa ribu orang lagi akan menganggur kalau mau hapuskan tenaga honorer,” kata Ketua DPD Demokrat Sulsel tersebut.
Baca Juga : Zulfikar Limolang Nilai Langkah Gubernur Sulsel Tambah Sumur Bor untuk Petani Sangat Tepat
Penulis: Asrul
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar