SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah pusat berencana akan menghapus Pegawai Tidak Tetap (PTT) secara bertahap.
Hanya saja, keinginan pemerintah pusat tersebut tak mendapat respon baik dari pimpinan DPRD Sulsel.
Baca Juga : Warga Bara Baraya Timur Minta Kanal Segera Dinormalisasi
Menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah, harusnya pemerintah bukan membuat rakyatnya susah, tetapi memberi kemudahan.
“Pemerintah ini jangan cari gampangnya saja. Lebih baik pemerintah yang susah dibanding rakyat yang harus susah,” kata Ulla sapaan Ni’matullah, Senin (27/1/2020).
Ulla menambahkan bahwa kalau PTT ini dihapuskan maka akan ada pengangguran baru yang diciptakan oleh pemerintah sendiri.
Baca Juga : Pengawasan di Biringkanaya, Fauzi Andi Wawo Siapkan Program KK Binaan Bagi Konstituen PKB
“Lapangan pekerjaan tidak ada dibuka, tiba-tiba mau hapuskan tenaga honorer. Ini pemerintahan apa namanya,” ujar Ulla.
Dia pun berharap tenaga honorer ini diserap pemerintah menjadi ASN ketika ada perekrutan dilakukan.
“Harus dicari jalan terbaiklah. Ada berapa ribu orang lagi akan menganggur kalau mau hapuskan tenaga honorer,” kata Ketua DPD Demokrat Sulsel tersebut.
Baca Juga : Turun Pengawasan di Kecamatan Wajo, Andre Terima Keluhan Kanal Dangkal
Penulis: Asrul
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar