SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menggenjot pembahasan ranperda retribusi sampah. Selama ini, pemungutan retribusi sampah hanya berdasarkan Perwali Makassar Nomor 3 Tahun 2015.
Komisi B menargetkan akan segera menyelesaikan aturan tersebut agar menjadi payung hukum yang nantinya akan digunakan oleh 15 camat di Kota Makassar.
Anggota Komisi B DPRD Mario David mengatakan, BPK telah memberikan peringatan tentang hal ini. Ia mengatakan aturan tersebut harus terealisasi tahun ini, pasalnya jika regulasi tersebut terealisasi maka penagihan retribusi dapat lebih kuat lagi.
Baca Juga : Dewan Sayangkan Sikap Iqbal Suhab Ganti Tiga Dirut Perusda Tanpa Koordinasi
“Kan selama ini fungsi mereka sudah jalan, tinggal dilegalkan di aturan yang lebih tinggi,” kata Mario di DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Jumat (7/2/2020).
Menurut Mario, retribusi jasa umum memiliki potensi yang cukup besar. Namun tak dipungkiri, masih terdapat sejumlah kelemahan, salah satunya basis data yang belum akurat.
Jika basis data sudah diperbaiki, maka potensi untuk meningkatkan pendapatan akan jauh lebih besar Tak hanya itu saja, kekuatan penegakan perda juga menjadi salah satu kelemahan dalam menjalankan pelayanan retribusi.
“Kekuatan Satpol-PP, kita akan kasihkan dana yang cukup besar personil supaya mereka kerjakan penegakan perda yang lebih baik. Tidak lebih banyak duduknya di kantor, kan kalau jalan harus ada operasional,” pungkas anggota Fraksi NasDem ini.
Baca Juga : Dewan Minta Camat di Makassar Maksimalkan Retribusi Sampah
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar