SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah provinsi maupun Kota Makassar mewacanakan melonggarkan penerapa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Meski belum diputuskan, namun hal itu akan dilakukan kajian oleh berbagai pihak, mengingat beberapa aspirasi warga terutama pengusaha untuk dilakukan pelonggaran.
Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile mengatakan, sebaiknya saat ini belum dilakukan pelonggaran, mengingat jumlah kasus positif masih terus bertambah.
Baca Juga : Erick Horas Apresiasi Pelaksanaan Pilket RT/RW yang Dinilai Demokratis
“Artinya pelonggaran belum bisa dilaksanakan kalau hasil trend Covid-19 di Makassar masih naik terus,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar itu, Sabtu (16/5/2020).
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar Kasrudi, berpandangan lain. Menurutnya pelonggaran PSBB bisa dilakukan, tetapi semua aspek kehidupan dilakukan hal yang sama.
“Memang perekonomian kita hancur karena Covid-19. Kasihan juga saudara-saudara kita yang dirumahkan, harusnya sekarang terima THR, tetapi batal. Jadi kalau saya bisa dilonggarkan, tetapi tidak hanya perekonomian saja,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Baca Juga : Sosper Perda Pajak Makassar, Andi Tenri Uji Minta Warga Lebih Disiplin Bayar Pajak
Kasrudi menambahkan, bahwa tempat ibadah juga semestinya mesti dilonggarkan, mengingat banyak masjid melakukan aktifitas secara sembunyi-sembunyi.
“Kalau saya semua harus dilonggarkan, baik aktifitas ekonomo, tempat ibadah, dan aspek kehidupan yang lain. Agar tidak ada kecemburuan, nanti ada yang mengatakan pasar, mall, toko buka tapi masjid tutup, ini tidak baik,” ujar dia.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar