JAKARTA – Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Fadli Zon menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tak perlu lagi dibina. Lembaga ini menurut dia tidak penting dan seharusnya dibubarkan saja.
Hal ini disampaikan Fadli merespons usulan Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah agar nomenklatur RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dikembalikan menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) untuk BPIP.
“Apalagi yang mau dibina, BPIP itu menurut saya lembaga tidak penting, seharusnya dibubarkan saja. BPIP hanya redundant, buang-buang uang, buang-buang resources, dan tumpang tindih,” kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Baca Juga : VIDEO: Hakim ‘Perdagangkan’ Putusan, Rudianto Lallo: Sangat Prihatin
Dalam wawancara di stasiun TV, Basarah sebelumnya mengatakan perlunya RUU HIP dikembalikan ke nomenklatur awalnya yaitu RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP).
Menurutnya, saat awal diumumkan oleh ketua DPR menjadi Prolegnas 2020 pada 17 Desember 2019, nama RUU ini masih mencantumkan kata ‘pembinaan’. Namun, pada rapat ketiga kata ‘pembinaan’ itu hilang. Selanjutnya, kata ‘pembinaan’ berubah menjadi ‘haluan’ ideologi Pancasila, hingga akhirnya menjadi rancangan draf.
Kekeliruan itu, kata Basarah, harus diperbaiki, namun jangan mengubah substansi dan kebutuhan hukum yang diperlukan bangsa ini atas lahirnya undang-undang untuk memayungi tugas pembinaan ideologi Pancasila.
Baca Juga : Komisi VI DPR RI Kunker Reses di Sulsel: Kapal Area Steril Pedagang Asongan
Selama ini, tugas dan fungsi (tupoksi) pembinaan ideologi Pancasila diberikan kepada BPIP. Badan tersebut baru memiliki payung hukum berupa peraturan presiden (perpres).
Selain itu, Fadli juga mengkritik langkah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang tak memasukan RUU HIP ke dalam daftar rancangan regulasi yang akan dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020.
Menurutnya, langkah Baleg merugikan institusi DPR karena tidak mencabut rancangan regulasi yang telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Baca Juga : Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Perpanjang Pembahasan RUU TNI
“Ini merugikan institusi DPR sendiri. Seharusnya DPR (sebagai) representasi rakyat, kalau rakyat pada umumnya menginginkan itu dikeluarkan, seharusnya dikeluarkan. Apalagi, ini menimbulkan gejolak,” kata Fadli.
Menurutnya, keberadaan Pancasila sudah final dan tidak perlu ditambahkan atau dikurangi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga berkata bahwa RUU HIP seharusnya dicabut dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 karena merupakan rancangan regulasi yang bermasalah.
DPR berencana mencabut sejumlah RUU dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Namun dari daftar yang sudah muncul, tak ada RUU HIP yang mengundang kontroversi. Padahal, hampir seluruh komisi mengusulkan pencabutan RUU yang dibahas, karena merasa tak akan bisa merampungkan pembahasan hingga batas akhir Oktober 2020.
Baca Juga : PT Masmindo Dwi Area Tegaskan Komitmen Saat Audiensi Bersama Komisi XII DPR RI
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar