SULSELSATU.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil pengacara senior Hotma Sitompul terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial yang telah menjerat eks Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka, Jumat (19/2/2021).
Selain Hotma Sitompul, penyidik juga memanggil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, Akhmat Suyuti.
Keduanya, akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Hotma dan Suyuti dimintain keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka pejabat pembuat komitmen/PPK di Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso (MJS).
Baca Juga : Kajati Baru Didesak Bongkar Dugaan Penyimpangan Proyek Irigasi P3A di Takalar
“Kami periksa Hotma dan Suyuti dalam kapasitas saksi untuk tersangka MJS,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp10 ribu per paket bansos. Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp17 miliar.
Sebanyak Rp8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai tersangka penerima suap.
Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing.
Masing-masing sejumlah ekitar Rp11, 9 miliar, sekitar USD 171,085 (setara Rp2,420 miliar) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp243 juta). (*)
Baca Juga : Bupati Takalar Pastikan Tak Terlibat Korupsi, Siap Bantu KPK Ungkap Fakta
Editor: ANDI
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar