SULSELSATU.com, MAKASSAR – Politisi Partai Golkar HAM Nurdin Halid (NH) memberikan tanggapan selaku ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) atas keluarnya keputusan pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) Jakarta.
Untuk itu, NH melalui kuasa hukumnya Muslim Jaya Butarbutar memberikan sejumlah pernyataan.
Menurut Muslim Jaya, dirinya sebagai kuasa hukum NH selaku Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia yang terpilih dalam Munas Dekopin pada tanggal 13 Nopember 2019 di Makasar menanggapi putusan PTTUN Jakarta Nomor 24/PT.TUN/2021/JKT dan pernyataan Kuasa Hukum Sri Untari Bisowarno dibeberapa media atas keluarnya putusan tersebut.
Pertama, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/2021/PT.TUN.JKT sangat tidak jelas sesungguhnya apa yang diputus oleh Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terkait eksepsi TERGUGAT dan TERGUGAT Intervensi Sdr Sri Untari Bisowarno.
Kedua, bunyi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak lazim dalam sebuah putusan hukum.
Ketiga, Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/2021/PT.TUN.JKT sama sekali tidak menyebut adanya putusan yang menyebut HM Nurdin Halid selaku Ketua Umum Dekopin tidak sah sebagai Ketua Umum Dekopin.
Pernyataan Kuasa Hukum Sri Untari Bisowarno dibeberapa media dalam menanggapi hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas dengan menyebut HM Nurdin Halid tidak sah sebagai Ketua Umum Dekopin adalah pernyataan sesat dan menyesatkan; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tersebut sama sekali tidak menyentuh Pokok Perkara.
Keempat, Bahwa sampai saat ini kami selaku kuasa hukum HM Nurdin Halid selaku Ketua Umum DEKOPIN yang terpilih melalui Keputusan Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia Nomor : 09/MUNAS-DEKOPIN/XI/2019 Tentang Penetapan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Masa Bahkti 2019-2024 tertanggal 13 Nopember 2019 belum menerima putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
Kelima, Bahwa namun demikian kami menghormati Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/2021/PT.TUN.JKT dan Kami menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena menurut kami Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta keliru dan tidak benar sehingga kami harapkan Mahkamah Agung RI dapat mengkoreksi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/2021/PT.TUN.JKT dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/Pdt.G/2021/PTUN.JKT yang sudah sangat tepat secara hukum dan jelas putusannya menyatakan tidak sah surat Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia Nomor : PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum DEKOPIN (Sri Untari Bisowarno) dikarenakan Dirjen Peraturan Peraturan Perundang-undangan sebagai Tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan surat tersebut
“Demikian tanggapan kami selaku kuasa hukum, atas pemberitaan media yang beredar seolah-lah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus HM Nurdin Halid tidak sah sebagai Ketua Umum DEKOPIN, pemberitaan dan pernyataan dari kuasa hukum Sri Untari Bisowarno (Tergugat Intervensi) sesungguhnya menurut kami sesat dan menyesatkan” ujar Muslim Jaya Butarbutar.
Editor: Asrul
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar