SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar HAM Nurdin Halid menegaskan musyawarah nasional luar biasa adalah hal luar biasa yang tidak bisa sembarang digelar.
Nurdin mengatakan, anggaran dasar/anggaran rumah tangga dengan jelas mengatur syarat Munaslub bisa digelar.
Hal itu disampaikan Nurdin saat ditanya wartawan wacana adanya gerakan di Partai Golkar menggoyang Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum.
Baca Juga : Resmi Dilantik Sarmuji, IAS Pasang Target Kursi DPRD Golkar di Sulsel Naik 50 Persen
“Saya kira untuk melakukan Munaslub itu hal tidak mudah, harus merujuk konstitusi partai,” kata Nurdin, Kamis (12/5/2022).
Nurdin mencontohkan, munaslub itu baru bisa digelar apabila ketua umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, melanggar AD/ART. Sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap AD/ART maka tidak ada alasan untuk melakukan munaslub.
Kedua, lanjut NH, apabila ketua umum jadi tersangka kasus hukum, atau ada perbuatan pidana lain yang dia lakukan. Ia mencontohkan dinamika di masa kepemimpinan Setya Novanto saat ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2017 lalu.
Baca Juga : Kader Golkar di Sulsel Rindu Bertemu Bahlil, IAS Prediksi 4 Ribu Orang Hadiri Pelantikan dan Pesta Rakyat
“Nah sepanjang tidak jadi tersangka dan tidak ada perbuatan pidana lain, maka itu berarti tidak ada pelanggaran konstitusi,” kata NH.
Nurdin Halid mengatakan, saat ini Partai Golkar harus terus memasifkan konsolidasi kader menghadapi agenda politik 2024.
Menurutnya Partai Golkar harus tampil jadi pemenang pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada serentak 2024. Nurdin menegaskan Golkar harus bisa mengulang kejayaan saat jadi pemenang pemilu 2004 lalu, atau 20 tahun silam.
Baca Juga : Amirullah Nur Dipercaya Pimpin Renovasi Kantor Golkar Sulsel, Anggaran Disiapkan Rp5 Miliar
“Jadi saya kira sekarang ini Golkar itu sedang konsolidasi untuk memangkan pilpres, pileg, dan pilkada,” katanya.
Meski demikian, Nurdin menilai Airlangga Hartarto harus peka dan segera mengantisipasi suara-suara ataupun gerakan tersebut.
Ia mencontohkan Airlangga harus meningkatkan keharmonisan antar pengurus. Termasuk memasifkan rapat antar pengurus.
Baca Juga : HUT ke-62 Golkar, IAS Minta Kader Fokus Layani Rakyat Jelang Pemilu 2029
“Kalau ada suara-suara seperti itu, ketua umum harus peka dan diantisipasi,” katanya.
“Jadi misalnya manajemen partai harus diperbaiki, hubungan sesama sesama pengurus harus lebih ditingkatkan supaya bisa meredam gejolak yang mengganggu kesolidan internal partai Golkar,” lanjutnya.
Dengan pola kepemimpinan tersebut, Nurdin meyakini segala upaya kudeta bisa diantisipasi dengan mudah.
Baca Juga : IAS, Nurdin Halid, dan Taufan Pawe Jadi Andalan Golkar Sulsel di Pemilu 2029
“Sehingga bisa antisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi yang mengganggu kesolidan partai. Sekarang Golkar itu sebetulnya solid,” kata NH.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar