SULSELSATU.com – Anggota Majelis Pertimbangan PPP Usman M Tokan mengungkap pihaknya akan mengambil langkah final jika Ketua Umum Suharso Monoarfa tak merespons surat permintaan pengunduran diri yang telah dilayangkan.
Pasalnya, surat itu disebut telah dua kali dikirimkan namun tak kunjung mendapatkan respons Suharso. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menyelamatkan internal partai.
“Sekarang ini surat kedua sudah dilayangkan. Kalau surat ini tidak dilayangkan maka mungkin pimpinan majelis mengambil langkah-langkah yang boleh dikatakan langkah-langkah yang dianggap final gitu,” ungkap Usman dikutip CNNIndonesia, Selasa (30/8/2022).
Baca Juga : Makassar Tuan Rumah Harla PPP ke-51, Danny Pomanto: Partai Persatuan Pembangunan Kawan Baik Pemerintah
Salah satu bentuk konkret yang mungkin akan diambil adalah pemberhentian langsung Suharso. Meski demikian, ia menekankan saat ini masih dalam tahap pembahasan.
“Masih terus dikaji, kan hanya konsepnya dalam rangka kemaslahatan umat aja kan. Kita melihat ke depan seperti apa dan kita para majelis juga sedang membahas itu, manfaat dan mudaratnya,” paparnya.
Ia menjelaskan bahwa saat surat permintaan pengunduran diri dilayangkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) itu justru menemui kiai-kiai di berbagai daerah.
Baca Juga : Plt Ketua Umum PPP Mardiono Ajak Danny Pomanto Gabung ke Partainya
“Sementara para kiai itu kan sudah punya komitmen. Sudah melakukan diskusi bersama, jadi kan nggak bisa sendiri-sendiri kan gitu ya. Sehingga para kiai rata-rata tidak mau mencabut surat itu,” kata Usman.
Menurutnya, gejolak dalam internal PPP telah berlangsung tiga bulan lamanya. Awal mula kejadian ini disebabkan surat keputusan (SK) pengurus di tingkat daerah dan cabang tak sesuai dengan hasil musyawarah.
“Kemudian yang kedua, itu isu yang berkembang demo sana ke mari terkait dengan urusan prahara rumah tangga. Prahara rumah tangga, lalu kemudian pelaporan ke KPK, terkait LHKPN,” ungkapnya.
Baca Juga : VIDEO: PPP Sulsel Setor 85 Bacaleg ke KPU
Berbagai polemik itu semakin diperkuat dengan paparan Suharso terkait amplop pada kiai yang ia sampaikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, para pimpinan majelis tak bisa menerima ucapan ini sebab PPP didirikan oleh para ulama.
“Terus sadar betul kita bahwa pemilih yang kurang lebih 6 juta itu, pemilih yang kita sebut dengan pemilih tradisional, itu adalah para kiai, santri, dan para habaib, itu semua pemilih tradisionalnya, itu harus dirawat bukan disakiti,” tegasnya.
Usman pun menyebut bahwa kepemimpinan tokoh Islam tidak tercermin dalam pribadi Suharso.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar