Logo Sulselsatu

Buntut 1.377 Siswa Ilegal, DPRD Makassar Panggil Plh Kadisdik

ridwan ridwan
ridwan ridwan

Jumat, 24 Januari 2025 15:00

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait 1.377 siswa yang tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di 16 sekolah menengah pertama atau SMP, pada Kamis (23/1).

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi D Ari Ashari Ilham didampingi sejumlah anggota Komisi D lainnya, Muchlis Misbah, Eshin Usami Nur Rahman, A Odhika Cakra Satriawan, Fahrizal Arrahman Husain, dan Yulius Patandianan.

Plt Kadis Pendidikan Nielma Palamba mengungkapkan, pihaknya terus berupaya membangun komunikasi untuk bernegosiasi memberi pemahaman kepada pusat data dan informasi (Pusdatim) Kementerian Pendidikan di Jakarta terkait dengan 1.377 siswa SMP yang tidak terdaftar di DAPODIK tahun 2024.

Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot

“Alhamdulillah dengan berbagai pertimbangan karena kita juga ingin menyelamatkan anak-anak kita, Pusdatim memberi solusi segera melakukan langkah-langkah teknis, by name, by adrres, by NIK dan asal sekolah siswa tersebut. Itu bertahap akan kami kerjakan mengumpulkan data data itu di masing masing sekolah,” kata Nielma dalam rapat.

Ia juga menjelaskan bahwa pihak pemerintah pusat telah memberi solusi atas masalah tersebut, sehingga solusi itu tentunya dibarengi dengan dokumen-dokumen teknis yang berasal dari 16 sekolah yang dimaksudkan. “Sampai akhir Januari ini, jadi kita masih ada waktu 2 Minggu menyelesaikan permasalahan ini,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Nielma juga mengaku penyebab 1.377 siswa SMP tidak terdaftar di DAPODIK dikarenakan melebihi kapasitas pada saat penerimaan siswa baru tahun 2024.

Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM

“Mungkin di input secara ofline bukan secar online. Tapi kita fokus ke solusi, kalu penyebabnya biarlah itu masa lalu supaya tidak terulang lagi. Kita upayakan selesai akhir Januari sebelum Februari diusahakan selesai,” bebernya.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham mengapresiasi kerja keras dari Dinas Pendidikan Makassar dalam menyelesaikan masalah ini dan memastikan data Dapodik 1.377 siswa lengkap dalam waktu dekat.

“Apresiasi terhadap Dinas Pendidikan karena sudah bekerja keras, dan singkat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Makassar, Insyaallah janji dari Dinas Lendidikan bahwa 3 hari ke depan sudah mulai dimunculkan ADD anak-anak kita di Dapodik sehingga ini akan selesai 100 persen, ” kata Ari Ashari.

Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah

Selain itu, Politisi Partai NasDem ini juga berharap pentingnya solusi untuk menampung siswa yang berlebih. Dari tahun ke tahun, jumlah siswa terus meningkat sementara jumlah sekolah SD 315 sekolah jauh lebih banyak dibandingkan SMP hanya 55 sekolah.

Pihanya berharap Pemerintah Kota berupaya menambah jumlah SMP Negeri dan menyetarakan kualitas sekolah agar orang tua tidak pilih-pilih sekolah dan memilih yang terdekat dengan rumah.

“Sebenarnya tidak ada yang salah sebenarnya pemerintah kota berupaya juga mengakomodir seluruh anak harus sekolah, dari sisi Kementerian juga membatasi rombelnya, sehingga memang tugas berat dari pemerintah kota Makassar adalah menambah jumlah SMP Negeri di Kota Makassar, dan menyetarakan seluruh sekolah yang ada di kota Makassar supaya orang tua murid itu tidak pilih-pilih sekolah,” pungkasnya. (*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Bisnis06 Agustus 2026 12:06
PANDE EMAS Jadi Langkah Pegadaian Kanwil VI Dorong Kemandirian Ekonomi Warga
PT Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) VI Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku (Sulselbarra Maluku) mendorong kemandirian eko...
News06 Agustus 2026 11:51
Akses Hauling Pomalaa Terganggu, Potensi Kerugian Negara dan Ekonomi Kolaka Jadi Taruhan
Ketegangan di kawasan pertambangan Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai sengketa batas lahan a...
Bisnis06 Agustus 2026 11:25
IPCM Kawal Sandar Perdana Kapal Panamax MSC Bremerhaven V di Patimban
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) berhasil melayani proses sandar perdana kapal peti kemas berukuran Panamax, MSC Bremerhaven V di Pelabuhan Patimba...
Ekonomi06 Agustus 2026 10:57
Pegadaian Kanwil VI Luncurkan Program PANDE EMAS untuk Perkuat Pemberdayaan Masyarakat
PT Pegadaian Kantor Wilayah (Kanwil) VI Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku (Sulselbarra Maluku) meluncurkan Program PANDE...