SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel) gelar Sosialisasi Paralegal Justice Award (PJA) kepada Kepala Desa/Lurah di Provinsi Sulawesi Selatan secara daring. Kegiatan ini dibuka oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Puguh Wiyono dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ibu Susan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Sebanyak 95 orang Kepala Desa-Lurah, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Penyuluh Hukum dan Alumni PJA mengikuti sosialisasi pada Senin (17/2/2025).
Puguh menyampaikan melalui kegiatan ini semoga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya Posbankum desa/kelurahan dan mendorong kepala desa dan lurah untuk dapat mendaftarkan diri dalam ajang Paralegal Justice Award yang akan berakhir pada tanggal 21 Februari 2025.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
Sementara itu Susan mengatakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
Dalam konteks ini Pemerintahan Desa/Kelurahan diberikan ruang kreatifitas untuk berinovasi mengembangkan dan membangun Desa/Kelurahan termasuk meningkatkan kemandirian dan pengetahuan hukum pada warganya, serta membuat terobosan kebijakan dan program dalam memajukan Desa/Kelurahan
“Dengan menjadikan Desa/Kelurahan sebagai basis penyelesaian sengketa/perselisihan/konflik, diharapkan Desa/Kelurahan dapat menjadi filter penjaga untuk mengurangi jumlah kasus yang masuk ke Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian dan Pengadilan), sehingga kasus yang akan masuk ke lembaga tersebut merupakan perkara yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” terang Susan
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Untuk ituakan diberikan penghargaan Non Litigation Peacemaker, Paralegal Justice Award dan Anubhawa Sasana Jagaddhita.
Susan melanjutkan materinya terkait dengan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan yang merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan pelosok negeri. Kehadiran Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum, dan pendampingan hukum bagi masyarakat.
Posbankum Desa/Kelurahan diintegrasikan dalam Pos Pelayanan Terpadu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang pembentukannya diatur melalui Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa/Lurah. Untuk memastikan pemerataan layanan, ditargetkan sekurangnya satu Posbankum tersedia di setiap kecamatan, sehingga masyarakat desa/kelurahan dapat dengan mudah mendapatkan akses ke layanan hukum yang mereka butuhkan.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
Selanjutnya pada kesempatan ini, Alumni PJA Tahun 2023 Murlawa SE,NLP, (Kades Bira Kab. Bulukumba) memberikan testimoni dan berbagi pengalaman dengan para peserta “ kegiatan ini sangat berkesan baginya dan banyak pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan terutama bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi masalah hukum di Desa”.
Terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menyampaikan apresiasi kepada jajaran P3H yang telah melakukan sosialisasi PJA kepada kepala desa/kelurahan di Sulsel.
“Bahkan jajaran P3H bersama kepala divisinya, Heny Widiawati rela turun langsung ke kabupaten untuk langsung mendamppingi pendaftaran PJA,” ungkap Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar