SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PPP, Rahmat Taqwa Qurais, menegaskan bahwa transisi pemerintahan dari Moh. Ramdhan Pomanto (Danny) ke Munafri Arifuddin (Appi) dan Aliyah Mustika Ilham berjalan dengan baik.
Ketua Fraksi PPP ini menyebut kehadiran keduanya dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) sebagai bukti bahwa keduanya adalah negarawan sejati.
“Ini bukti bahwa baik Pak Danny maupun Pak Appi adalah negarawan. Mereka hadir bersama untuk menunjukkan kepada publik bahwa kontestasi sudah selesai. Sekarang saatnya kita bersama-sama membangun Kota Makassar,” ujar Rahmat Taqwa Qurais, Rabu (5/3/2025).
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
Rahmat juga menegaskan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah resmi berkoalisi dengan pemerintahan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Keputusan ini diambil setelah pertemuan pimpinan PPP dengan Wali Kota Makassar.
“Pimpinan partai kami sudah bertemu dengan Pak Wali dan menyatakan koalisi. Jadi, kami berkoalisi dengan pemerintahan Mulia (Munafri-Aliyah). Insyaallah kami siap mendukung pemerintahan baru, karena itu adalah perintah partai,” tegasnya.
Salah satu program yang paling menarik perhatian Rahmat adalah rencana Pemkot Makassar untuk mencari bibit-bibit unggul yang akan disekolahkan ke luar negeri. Menurutnya, program ini bisa menjadi investasi jangka panjang bagi kota.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
“Membangun sesuatu itu tidak bisa instan, tapi 10 tahun ke depan, mereka yang disekolahkan ini bisa menjadi pemimpin unggul di Kota Makassar,” ujarnya.
Terkait wacana iuran sampah gratis, Rahmat menilai Wali Kota Munafri Arifuddin pasti sudah mempertimbangkan cara untuk tetap menjamin kesejahteraan petugas kebersihan.
“Iuran sampah itu digunakan untuk membayar mereka. Saya yakin Pak Wali sudah memikirkan mekanisme yang tepat, mungkin melalui subsidi silang,” kata Rahmat.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Rahmat juga menegaskan bahwa efisiensi dalam pemerintahan harus dilakukan demi kepentingan masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk mengesampingkan perbedaan politik demi kemajuan Kota Makassar.
“Kalau efisiensi memang harus dilakukan, kenapa tidak? Kepentingan masyarakat adalah yang utama. Tidak ada lagi merah, kuning, biru, atau hijau. Yang ada adalah Kota Makassar dan pemerintahan yang solid antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar