SULSELSATU.com, MAKASSAR – Di balik sorak-sorai kemenangan dan peluh perjuangan para atlet Sulawesi Selatan di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun lalu, kini tersisa keheningan yang menggantung.
Sembilan bulan telah berlalu sejak bendera merah putih dikibarkan lewat medali emas yang diraih Josua Holy Masihor dan rekan-rekannya di cabang tinju. Namun, hingga hari ini, bonus yang dijanjikan pemerintah tak kunjung datang.
Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya soal administrasi. Tapi bagi para atlet, ini tentang janji yang dilanggar, kepercayaan yang goyah, dan mimpi-mimpi yang tertunda.
Baca Juga : Disdik Sulsel Genjot Kualitas Guru Lewat GTK Andalan Academy dan Sertifikasi Relawan Anti Narkoba
“Saya tahu ada atlet yang ingin membahagiakan orang tuanya, ingin bangun rumah, ingin buka usaha. Tapi semua itu kandas. Bukan karena mereka kalah, tapi karena negara abai menepati janjinya,” ungkap Andi Januar Jaury Dharwis, Pembina Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sulsel, dalam keterangan resminya ke media, Kamis (19/6/2025).
Suara Januar bukan sekadar kritik, melainkan seruan yang memuat kepedihan dan peringatan. Ia menyebut keterlambatan pencairan bonus sebagai kegagalan moral pemerintah, bukan semata-mata kesalahan birokrasi.
“Kita tidak sedang membicarakan soal angka. Kita sedang bicara soal kehormatan, komitmen, dan harga diri daerah,” ujarnya tegas.
Baca Juga : Gubernur Andi Sudirman Siap Jadikan Sulsel Pusat Olahraga Berkuda Nasional
Pada PON 2024 lalu, para petinju Sulsel mempersembahkan satu medali emas dan lima perunggu—buah dari kerja keras bertahun-tahun, latihan yang penuh pengorbanan, dan semangat yang tak pernah pudar. Namun, setelah podium dan seremoni selesai, mereka seolah dibiarkan berdiri sendiri dalam sunyi, menunggu hak yang tak kunjung datang.
Mirisnya, menurut Januar, bonus atlet bahkan tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Padahal, janji itu telah diucapkan secara terbuka oleh pejabat pemerintah sejak tahun lalu.
“Bonus atlet itu bukan hadiah, tapi hak. Ada dasar hukumnya. Jangan buat mereka merasa bersalah hanya karena menuntut apa yang seharusnya menjadi milik mereka,” tegas Januar, mengacu pada Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Baca Juga : RPJMD Sulsel Dinilai Tak Jawab Isu Strategis, DPRD Desak Evaluasi Menyeluruh
Ia juga menyoroti lemahnya pengawalan DPRD Sulsel dalam persoalan ini. Menurutnya, jika perlu, DPRD harus membentuk panitia kerja (Panja) khusus untuk menyelidiki alasan di balik absennya anggaran bonus dalam APBD.
“Kalau untuk urusan lain bisa cepat dibahas, mengapa soal atlet malah dilupakan? Padahal mereka membawa nama Sulsel di panggung nasional,” katanya dengan nada getir.
Januar bahkan memperingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, banyak atlet potensial bisa saja memilih pindah ke daerah lain yang lebih menghargai mereka.
Baca Juga : Gubernur Andi Sudirman Dorong Redesign RSUD Labuang Baji, Fokus pada Layanan Kesehatan Modern
“Daerah lain sudah memberikan bonus. Kalau Sulsel tetap begini, kita bukan cuma kehilangan medali, tapi kehilangan kehormatan,” ucapnya, lirih.
Pernyataan itu bukan sekadar ancaman, melainkan refleksi dari kekecewaan yang dalam. Sebab di balik setiap medali, ada kisah pengorbanan yang tak pernah ditayangkan di layar kaca. Ada tangan-tangan yang lecet, tubuh yang lebam, dan semangat yang kadang harus dihidupi dengan harapan sederhana: dihargai.
“Prestasi tidak boleh menunggu anggaran. Apresiasi tidak boleh menunggu birokrasi. Kalau hari ini pemerintah abai, maka sejarah akan mencatat: bukan atlet yang gagal mengharumkan Sulsel, tapi pemerintah yang gagal menghargai juaranya,” tutup Januar yang juga eks legislator DPRD Sulsel itu.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar