SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti aspirasi pelaku usaha mikro di sektor energi, khususnya terkait pengembangan SPBU skala kecil atau Pertashop, Rabu (23/7/2025).
Rapat tersebut membahas permintaan dari SPRINDO Migas, asosiasi UMKM pengelola Pertashop, agar diberikan izin menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite. Saat ini, Pertashop hanya diperbolehkan menjual BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Dexlite.
Ketua Komisi D, Kadir Halid, mengatakan bahwa keberadaan Pertashop perlu mendapat perhatian lebih, terutama dalam upaya memperluas akses BBM resmi ke daerah-daerah pelosok.
Baca Juga : Mayoritas Fraksi DPRD Sulsel Dorong Hak Angket untuk Selamatkan Aset CPI
“Ini soal keadilan distribusi energi. Para pelaku UMKM di Pertashop butuh peluang yang setara untuk bersaing dengan lembaga penyalur lainnya,” ujar Kadir.
Senada dengan itu, Anggota Komisi D, Muhammad Sadar, menyoroti menjamurnya Pertamini — penjual eceran BBM — yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan dan legalitas.
“Pertamini ini makin menjamur, tapi alat ukurnya belum tentu sesuai standar. Kami khawatir masyarakat dirugikan karena tidak adanya pengawasan terhadap alat tera,” ujar Sadar. Ia meminta aparat dan pemerintah daerah untuk turun tangan melakukan penertiban.
Baca Juga : Andi Tenri Indah Pastikan Pendidikan dan Kesehatan Jadi Fokus Pengawasan
Terkait aspirasi agar Pertashop dapat menjual BBM subsidi, Sadar berharap Pertamina dan regulator segera merespons secara positif.
“Kalau Pertashop bisa jual BBM subsidi, mereka bisa bersaing sehat dengan SPBU dan menjangkau masyarakat lebih luas, terutama di wilayah pelosok,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Manajer Pertamina Patra Niaga Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, Rainier Axel Siegfried Gultom, menyatakan bahwa Pertamina saat ini tengah melakukan kajian mendalam dan berkoordinasi dengan BPH Migas.
Baca Juga : Lukman B Kady Tampung Aspirasi Warga Pallangga dalam Agenda Pengawasan APBD
“Permintaan ini sudah kami catat dan sedang dikaji bersama regulator. Kami terbuka terhadap masukan DPRD dan asosiasi pelaku usaha,” kata Rainier.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan legislatif dalam mendorong perluasan distribusi energi melalui jalur resmi. Menurutnya, kehadiran Pertashop penting dalam memastikan akses BBM hingga ke daerah yang belum terjangkau SPBU konvensional.
Selain itu, Rainier menegaskan bahwa Pertamini bukan lembaga penyalur resmi Pertamina. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan membeli BBM hanya di tempat yang legal seperti SPBU dan Pertashop.
Baca Juga : Kejati Sulsel Buka Peluang Panggil DPRD Sulsel Terkait Korupsi Perpustakaan Digital
“Pertamini tidak punya izin resmi. Kami mendorong edukasi ke masyarakat dan berharap ada tindakan tegas dari aparat terkait praktik ilegal ini,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar