SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan Andi Tenri Indah mendorong dinas kesehatan berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program Aksi Stop Stunting (ASS).
Andi Tenri Indah mengatakan, pelaksanaan stunting ASS kerap mengalami tumpang tindih dengan kegiatan pencegahan stunting yang dilaksanakan di daerah.
“Kami meminta dinkes berkolaborasi dengan pemerintah daerah, karena yang paling tahu data stunting itu daerah, khususnya program ASS itu,” ujar Andi Tenri Indah usai rapat bersama Dinkes Sulsel di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (25/11/2025).
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
Permintaan Ketua Partai Gerindra Gowa ini bukan tanpa alasan.
Berdasar hasil kunjungan Komisi E DPRD Sulsel ke beberapa daerah, banyak dinas kesehatan setempat tidak mengetahui adanya program stunting ASS.
“Kami pernah berkunjung ke Bantaeng, di sana aksi stuntingnya sudah selesai, mereka dinasnya di sana tidak tahu kalau ada program seperti ini dari provinsi,” jelas Andi Tenri Indah.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
“Makanya itu, harusnya mereka kolaborasi, yang mana kegiatan stunting yang ditangani pemerintah daerah, yang mana aksi stunting provinsi. Supaya tidak tumpah tindih,” pinta Indah.
Di sisi lain, koordinasi aksi stunting antara Dinkes Sulsel dengam daerah penting dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
“Makanya penting koordinasi, komunikasi, perlu mappatabe sebelum Dinkes Sulsel turun terkait program ASS ini,” kata Tenri Indah.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Selain koordinasi, Komisi E DPRD Sulsel juga meminta Dinkes Sulsel mempertegas data soal sasaran program ASS.
Hal ini bertujuan agar Badan Anggaran DPRD Sulsel bisa menghitung pembiayaan program ASS pada setiap lokus. Mengingat, kasus stunting setiap tahun berkurang.
“Makanya ini kami mau mempertanyakan sebenarnya berapa sih setiap lokud? Karena itu, dia baru mau hitung. Karena anggaran yang di situ saya lihat cuma Rp10 miliar. Apakah kalau anggaran itu Rp10 miliar apakah kecil atau bagaimana se-Sulsel ini.
Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong
Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi E dari Fraksi Golkar, Yariana Somalinggi.
Legislator asal Tana Toraja tersebut meminta Dinkes Sulsel mengevaluasi pelaksana stunting ASS.
“Tolong program ini kita evaluasi bersama agar betul-betul sasarannya tercapai. Banyak uang dipakai, tapi masyarakat banyak makan di situ, orang tua banyak makan bukan anak-anak,” kata Yariana dalam rapat dengan Dinkes Sulsel.
Baca Juga : Legislator PDIP Udin Malik Dorong Kesadaran Arsip Vital di Makassar saat Lakukan Pengawasan
“Jadi saya mohon jangan kerja sendiri, kami ada di dapil, tolong disampaikan ke anggota dewan. Supaya uang ini tepat sasaran, jangan orangtua yang makan padahal anak-anak yang punya hak,” pungkas dia.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar