Logo Sulselsatu

Camat Tallo Ikuti Fasilitasi Kelembagaan, Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Selasa, 23 Desember 2025 19:24

Screenshot
Screenshot

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kecamatan Tallo turut ambil bagian dalam kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur yang digelar Pemerintah Kota Makassar dengan tema “Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsit”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston l Makassar, Selasa (23/12/2025).

Dalam kegiatan yang diikuti oleh jajaran pimpinan SKPD, camat, dan perwakilan perangkat wilayah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa integritas dalam pemerintahan tidak cukup dimaknai sebatas kepatuhan terhadap aturan hukum.

Menurutnya, integritas harus diwujudkan melalui kepemimpinan yang sadar risiko dan memberikan dampak nyata bagi organisasi serta kualitas pelayanan publik, termasuk di tingkat kecamatan.

Kehadiran jajaran Pemerintah Kecamatan Tallo pada kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di tingkat wilayah. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik dinilai memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan integritas ke dalam praktik pelayanan sehari -hari kepada masyarakat.

“Integritas bukan soal diawasi atau tidak. Integritas itu justru diuji saat kita punya kesempatan. Ini yang harus menjadi pegangan kita bersama,” tegas Munafri dalam pemaparannya di hadapan peserta.

Munafri menekankan bahwa pembangunan Kota Makassar periode 2026-2029 membutuhkan perangkat daerah hingga kecamatan yang memiliki pengendalian diri kuat, berani menutup zona abu-abu, serta membangun sistem yang mampu mencegah peluang penyimpangan sejak awal, bukan sekadar menghukum pelanggaran yang terjadi.

la juga meminta agar budaya lama dalam birokrasi dihentikan, termasuk praktik pengambilan keputusan informal tanpa jejak akuntabilitas, pelaksanaan program yang hanya berorientasi pada serapan anggaran, serta ketergantungan pada relasi tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pesan ini ditekankan agar menjadi perhatian serius bagi seluruh OPD hingga aparatur kecamatan.

“Budaya mengejar serapan dengan cara markup, kualitas rendah, serta loyalitas personal di atas sistem adalah pintu masuk abuse of power. Ini harus kita hentikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Munafri menyoroti pentingnya self control leadership bagi setiap pimpinan, termasuk camat. la menyebut lima prinsip utama yang harus dijalankan, yakni menghindari diskresi berlebihan, berani menolak tekanan eksternal, memisahkan kepentingan jabatan dan pribadi, menjauhi zona abu-abu meskipun aman secara politik, serta konsisten pada proses yang benar.

Dalam forum tersebut, Munafri juga memetakan titik-titik rawan korupsi yang perlu diantisipasi bersama, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya manusia.

Pemetaan ini menjadi acuan bagi Kecamatan Tallo dalam memperkuat sistem pengendalian internal di wilayahnya. Sebagai strategi utama pemerintahan Kota Makassar 2026-2029,

Munafri menekankan penerapan pemerintahan berbasis risiko, penguatan jejak digital dalam setiap keputusan strategis, penegakan etika jabatan, pengambilan keputusan berbasis tim dan SOP, serta konsistensi pesan integritas dari pimpinan sebagai bentuk tone from the top.

“Itulah alasan kita mengundang KPK hari ini. Kita mau naik, kita mau berjalan dengan baik, dan kita ingin pemerintahan ini tidak bernoda,” tegas Munafri.

Kegiatan ini turut menghadirkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, sebagai narasumber utama. Kehadiran KPK memberikan penguatan bagi jajaran SKPD dan kecamatan, termasuk kecamatan Tallo, dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

Menutup pemaparannya, Munafri menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang transparan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kota hingga kecamatan.

“Kalau output pelayanan publik maksimal, itu berarti sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Dan semuanya berawal dari integritas,” pungkasnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Video05 Agustus 2026 22:59
VIDEO: Viral, Mobil Dikejar dan Dirusak Massa di Pattontongan Maros
SULSELSATU.com – Sebuah mobil dirusak massa di Jalan Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Selasa (4/8/2026). Berdasarkan informasi yang ...
News05 Agustus 2026 18:54
Ketegangan Jalur Hauling Pomalaa, Bupati Amri: Jangan Ada Premanisme Industrial
Ketegangan akibat aksi blokade jalur logistik (hauling) di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) memantik ...
Ekonomi05 Agustus 2026 18:29
APERSI Sulsel Gelar APEX 2026, Targetkan Transaksi Rp60 Miliar Dukung Program 3 Juta Rumah
SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Selatan akan menggelar APERSI Proper...
News05 Agustus 2026 18:04
PLN UIP Sulawesi Perkuat Sinergi dengan Kejati Sultra Dukung Proyek Strategis Ketenagalistrikan
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara guna mendukung percepatan...