SULSELSATU.com JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan capaian di sektor kesehatan dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama dari Pemerintah Pusat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Pusat, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin. Prosesi penyerahan berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026).
Kategori Pratama diberikan berdasarkan penilaian terhadap tingginya capaian kepesertaan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Data menunjukkan jumlah kepesertaan JKN di Makassar telah menembus lebih dari 98 persen dari total penduduk, sementara tingkat keaktifan peserta berada di atas 80 persen.
Selain capaian kepesertaan, Pemerintah Kota Makassar juga dinilai memenuhi komitmen pendanaan untuk program JKN hingga tahun 2026 dan berlanjut, sehingga keberlanjutan layanan jaminan kesehatan tetap terjamin.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menuturkan penghargaan ini menjadi bukti komitmen pemerintah kota dalam memperluas akses jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Penghargaan atas program ini sejalan dengan visi kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam membangun Makassar sebagai kota yang sehat, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui JKN,” ujarnya.
Menurut Nursaidah, implementasi Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Makassar. Program ini memastikan penduduk mendapatkan layanan kesehatan tanpa terkendala biaya, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.
Melalui UHC, masyarakat dapat mengakses layanan mulai fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rujukan lanjutan di rumah sakit dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan.
Ia juga menyampaikan target peningkatan status Makassar ke kategori Utama, yang mensyaratkan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 90 persen. “Komitmen dan kolaborasi antar perangkat daerah akan terus diperkuat agar capaian ini dapat meningkat,” kata dia.
Sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebut menjadi faktor penting dalam validasi data penduduk dan keaktifan kepesertaan JKN.
“Kolaborasi lintas SKPD ini akan terus dioptimalkan agar layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi warga Kota Makassar dapat terwujud,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar