SULSELSATU.com MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memaparkan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar tahun 2027 melalui empat pilar strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar tersebut berlangsung di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).
Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Ketua DPRD Makassar Supratman, serta jajaran kepala SKPD lingkup Pemkot Makassar.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis yang menentukan arah pembangunan Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
“Musrenbang hari ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Makassar,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan tema RKPD Kota Makassar tahun 2027 adalah “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Menuju Makassar Unggul dan Berkelanjutan.”
Menurutnya, tema tersebut menjadi komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan kota dengan tetap menjaga kualitas dan keberlanjutan.
Munafri memaparkan empat pilar utama pembangunan Makassar tahun 2027.
Pertama, akselerasi pembangunan infrastruktur perkotaan, yang difokuskan pada peningkatan konektivitas jalan, revitalisasi sistem drainase untuk mengurangi banjir, serta penguatan transportasi publik terintegrasi.
Kedua, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, melalui peningkatan ruang terbuka hijau, modernisasi pengelolaan sampah menjadi energi, peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan mitigasi perubahan iklim.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan fokus pada penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan vokasi, serta pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri dan ekonomi digital.
Keempat, transformasi pelayanan publik berbasis digital, melalui integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta integrasi data kota melalui sistem Satu Data Makassar.
Munafri menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang unggul dan berkelanjutan.
“Perencanaan yang baik adalah fondasi bagi pelaksanaan yang efektif,” tegasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar