SULSELSATU.com MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin kepada Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, di Kantor BPK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kamis (26/3/2026).
Munafri mengatakan, penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat.
Baca Juga : PSBM XXVI 2026 di Makassar Dongkrak Perputaran Ekonomi
“Ini merupakan proses pertanggungjawaban bagaimana penggunaan anggaran yang kami lakukan, yang pada akhirnya harus kembali kepada masyarakat melalui program dan kegiatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, percepatan penyerahan LKPD menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, laporan tersebut juga menjadi langkah awal sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
Baca Juga : Wali Kota Appi Usul Barru Corner di Makassar, Perluas Promosi Wisata
“Laporan ini akan diperiksa oleh BPK. Jika sesuai dengan sistem dan prosedur, tentu kita berharap bisa kembali meraih opini WTP,” katanya.
Munafri menambahkan, penyampaian lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan merupakan upaya pemerintah kota agar proses audit dapat segera berjalan.
“Kami selesaikan lebih cepat agar proses pemeriksaan bisa segera dilakukan,” tambahnya.
Baca Juga : Silaturahmi Lebaran, Appi Dengar Nasihat JK untuk Makassar ke Depan
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, mengapresiasi Pemkot Makassar atas ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan tersebut.
Ia menyebut, berdasarkan ketentuan, batas akhir penyerahan LKPD adalah 31 Maret. Namun Makassar telah menyerahkannya pada 26 Maret 2026.
“Ini menjadi yang pertama dari 25 entitas yang diaudit BPK di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Ikuti Edaran Mendagri, Open House Idulfitri Dibatasi Satu Hari
Winner menjelaskan, BPK memiliki waktu dua bulan untuk melakukan pemeriksaan sejak laporan diterima, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Dalam proses audit, kata dia, BPK akan menilai empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Ia berharap Pemkot Makassar dapat kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung agar hasil audit dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Baca Juga : Puluhan Tahun PSU Belum Diserahkan, Pemkot Makassar Ultimatum Pihak PT GMTD
“Kami berharap Pemkot Makassar dapat mempertahankan opini WTP yang telah diraih sebelumnya,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Munafri didampingi sejumlah pejabat lingkup Pemkot Makassar, di antaranya Plh Sekda Dahyal, Kepala Inspektorat Andi Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Bapenda Andi Asminullah, serta Kepala BPKAD Muhammad Dakhlan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar