SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi PDI Perjuangan, Andi Tenri Uji Idris, bereaksi keras terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Barombong.
Melalui pernyataan resminya, legislator dari Dapil Tamalate, Mamajang, dan Mariso ini mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk tidak sekadar menggusur, tetapi juga memberikan solusi nyata berupa relokasi yang layak.
Andi Tenri mengungkapkan bahwa selama ini dirinya mencoba meredam keresahan para pedagang pasar “kaget” di Barombong dengan harapan pemerintah akan menyiapkan tempat yang representatif.
Baca Juga : HUT BMI ke-26, Anak Muda Makassar Dipersatukan lewat Padel dan Donor Darah
Namun, aksi penertiban yang terjadi tanpa kepastian lokasi baru membuat dirinya merasa perlu bersuara lantang demi nasib konstituennya.
“Dari pertama saya menjadi anggota dewan, setiap turun reses, aspirasi untuk adanya pasar di wilayah tersebut selalu dititipkan. Informasinya pernah masuk di dinas terkait, tapi hilang entah ke mana. Ada rasa malu setiap turun ke Barombong karena belum ada titik terang,” tulis Andi Tenri melalui unggahan media sosialnya yang ditujukan kepada Wali Kota Makassar, Minggu (5/4/2026).
Ia menambahkan, keberadaan pasar di Barombong bukan sekadar soal tempat berjualan, melainkan tentang menjaga kedaulatan ekonomi Makassar di wilayah perbatasan.
Baca Juga : Legislator PDIP Udin Malik Dorong Kesadaran Arsip Vital di Makassar saat Lakukan Pengawasan
Jika para pedagang tidak segera direlokasi ke tempat yang memadai, ia khawatir roda ekonomi warga Barombong akan berpindah ke kabupaten tetangga.
“Kalau dihilangkan pasar kaget dan tidak direlokasi segera, ke mana warga Barombong akan berpasar? Ke Takalar? Ke Gowa? Sangat disayangkan jika roda ekonominya tidak di Makassar, padahal Barombong punya potensi pertanian dan kelautan yang luar biasa,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Andi Tenri Uji Idris meminta agar PD Pasar dan dinas terkait segera berkoordinasi untuk mencari solusi cepat.
Baca Juga : Dewan Desak Pemkot Makassar Tak Tanggung Beban Fasum-Fasos GMTD yang Belum Diserahkan
Ia juga menekankan pentingnya “politik santun” yang tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil tanpa mengabaikan ketertiban kota.
“Semoga segera ada solusi. Salamakke Tapada Salama,” kuncinya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar