SULSELSATU.com, BARRU – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barru guna menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, khususnya pada sektor pendidikan.
Agenda ini dihadiri Bupati Barru Andi Ina Kartika, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII, serta para kepala SMA dan SMK negeri se-Kabupaten Barru.
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah persoalan krusial terungkap. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) Sulawesi Selatan yang dinilai masih rendah dibandingkan provinsi lain.
Baca Juga : PLN dan DPRD Sulsel Perkuat Sinergi Bahas Keandalan Listrik dan Infrastruktur
Berdasarkan data, posisi Sulsel berada di peringkat ke-18 untuk Matematika, ke-22 Bahasa Indonesia, dan ke-27 Bahasa Inggris dari total 34 provinsi.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menegaskan bahwa temuan ini menjadi perhatian serius dan akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ gubernur.
“Kami melihat persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai hal biasa. Ini menyangkut kualitas sumber daya manusia ke depan, sehingga harus ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Inventarisasi Aset Pemprov, Soroti Lahan Belum Bersertifikat
Selain capaian akademik, Komisi E juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan sekolah.
Di Kabupaten Barru, satu orang pengawas harus menangani hingga belasan sekolah, sehingga pengawasan tidak berjalan maksimal. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pembinaan di sekolah.
Masalah infrastruktur turut mengemuka dalam pertemuan tersebut. Sejumlah sekolah masih belum memiliki fasilitas dasar seperti pagar sekolah yang layak.
Baca Juga : Reses Ketua DPRD Sulsel Cicu di Pasar Terong, Warga Minta Solusi Banjir dan Pengaman Kanal
Para kepala sekolah mengungkapkan bahwa sejak kewenangan pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke provinsi, pembangunan sarana prasarana mengalami hambatan karena keterbatasan anggaran di tingkat daerah.
Tak hanya itu, bantuan alat praktik juga menjadi perhatian. Ditemukan sejumlah bantuan yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, baik karena keterbatasan fasilitas pendukung seperti listrik maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan sekolah.
Meski demikian, terdapat capaian positif yang diapresiasi, salah satunya penyerapan Dana BOS yang mencapai 100 persen. Keterlambatan pelaporan yang sempat terjadi disebut lebih disebabkan faktor teknis, termasuk transisi sistem keuangan.
Baca Juga : Andre Prasetyo Tanta Janji Kawal Aspirasi Warga Mangkura soal Posyandu dan Trotoar
Komisi E juga menyoroti perubahan kebijakan program SMA unggulan atau boarding yang mengalami pengurangan jumlah sekolah dan kuota siswa. Kebijakan ini dinilai perlu dikaji ulang agar tetap sejalan dengan kebutuhan dan kesiapan sekolah.
Di sisi lain, program pengelolaan lingkungan berbasis sekolah mendapat apresiasi. Salah satu sekolah di Barru berhasil meraih penghargaan Adiwiyata berkat penerapan pengelolaan sampah berbasis 3R.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar