SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sebanyak 5.952 bidang tanah milik Pemerintah Kota Makassar tercatat belum bersertifikat. Jumlah tersebut menjadikan Makassar sebagai daerah dengan bidang tanah belum bersertifikat terbanyak di Sulawesi Selatan.
Data tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengamanan aset daerah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menegaskan bahwa jumlah bidang tanah yang belum tersertifikasi menjadi salah satu fokus utama dalam program pendampingan yang dilakukan lembaganya. Secara total, di Sulawesi Selatan terdapat sekitar 27 ribu bidang aset tanah yang belum memiliki sertifikat.
“Ada 27.969 ribu bidang yang belum bersertifikat,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa sertifikasi aset merupakan langkah awal dalam menjaga kepastian hukum kepemilikan tanah pemerintah daerah. Tanpa sertifikasi yang jelas, aset berisiko berpindah tangan secara tidak sah dan merugikan pemerintah.
“Kami berkali-kali sampai 6 tahun kami dorong dan nggak bosan-bosannya mendorong sertifikasi, karena itu awal dari hilangnya tanah itu dari situ,” jelasnya.
Berdasarkan data inventarisasi, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah bidang tanah belum bersertifikat terbanyak, yakni 5.952 bidang dengan luas mencapai 11.465.018 meter persegi dan nilai aset mencapai Rp3,64 triliun. Jumlah tersebut menempatkan Makassar di posisi teratas dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan.
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola aset daerah, khususnya pada sektor pertanahan. Penataan aset dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan serta mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
“Penataan aset daerah terus kami lakukan, ini menjadi hal yang sangat penting. Tujuanya, tata kelola yang bersih dan tertata dengan baik,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan bahwa pembenahan administrasi aset terus dilakukan secara bertahap melalui inventarisasi, legalisasi, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum atas aset milik pemerintah sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Rakor ini penting, kolaborasi lintas sektor dalam membenahi persoalan pertanahan yang selama ini masih rawan dikuasai pihak lain,” tuturnya.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas rencana pengaktifan kembali Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai wadah koordinasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum ini, berbagai rekomendasi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan, termasuk penerbitan legalitas atau alas hak atas aset daerah.
Munafri menilai sinergi antara pemerintah daerah, ATR/BPN, dan KPK menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah. Kolaborasi lintas lembaga diyakini dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, ATR/BPN, dan KPK, kita optimistis berbagai permasalahan pertanahan dapat diselesaikan secara komprehensif,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar