SULSELSATU.com, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Indonesia Timur melalui digitalisasi dan inovasi sektor keuangan.
Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.
Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi Real World Assets (RWA) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan rantai pasok berbagai komoditas unggulan daerah, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, pengolah, distributor, hingga eksportir.
Baca Juga : OJK dan Kemenkes Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan, Dorong Biaya Layanan Lebih Efisien
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan” di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Senin (27/7/2026).
Adi mengatakan perkembangan teknologi keuangan membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, efisien, dan inklusif.
Menurutnya, tokenisasi dapat diterapkan pada berbagai aset, seperti resi gudang beras, produksi kakao, kontrak pembelian komoditas, hingga pembiayaan infrastruktur daerah.
Baca Juga : Tujun Dekade Asuransi Astra, Gandeng OJK Ulas Perlindungan Konsumen
Ia menjelaskan, inovasi tersebut kini telah memasuki tahap implementasi. OJK telah meluluskan sejumlah penyelenggara melalui Regulatory Sandbox dengan berbagai model bisnis baru.
Yaitu, tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbitan stablecoin rupiah, hingga kustodian aset keuangan digital nonperdagangan.
“Pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Targetnya bukan sekadar seberapa banyak inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusivitas, memperkuat efisiensi intermediasi sektor keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Adi.
Baca Juga : Dibina Rewako, Raja Madu Sulawesi Kini Tembus Pasar Global
Menurut Adi, OJK juga terus membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah melalui Program Pengembangan Ekosistem Keuangan Daerah.
“Kami tidak ingin menduplikasi program pemerintah. OJK ingin membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi inisiatif OJK dalam memperkuat sinergi pengembangan UMKM melalui digitalisasi keuangan.
Baca Juga : OJK Sanksi Pelaku Pasar Modal, Denda Rp327 Miliar
“Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan membangun langkah nyata agar digitalisasi keuangan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur,” kata Fatmawati.
Ia menilai pendampingan terhadap pelaku UMKM, termasuk peningkatan literasi dan pencatatan keuangan usaha, menjadi faktor penting agar pelaku usaha memiliki kredibilitas dalam mengakses pembiayaan formal.
Menurutnya, transformasi digital sektor keuangan akan mendorong UMKM naik kelas dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Baca Juga : 570 Siswa Sekolah Rakyat di Makassar Mulai Menabung, OJK Perkuat Literasi Keuangan Generasi Muda
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochamad Muchlasin mengungkapkan, perekonomian Sulsel pada triwulan I 2026 tumbuh 6,88 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.
Menurutnya, pengembangan ekonomi daerah ke depan akan difokuskan pada hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, penguatan koordinasi antarlembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.
“Langkah selanjutnya yang akan didorong dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, koordinasi lembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas pelaku usaha,” ujar Muchlasin.
FGD tersebut merupakan bagian dari Forum Komunikasi Lintas Bidang yang dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pemerintah daerah, akademisi, industri jasa keuangan, serta pelaku UMKM dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Melalui forum ini, OJK bersama pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, serta pelaku usaha berkomitmen memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem digitalisasi keuangan yang mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar