SULSELSATU.com, MAKASSAR – Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan pendidikan yang berkualitas secara merata dan menyeluruh. Termasuk di wilayah Kabupaten Gowa.
Pihaknya pun sangat memberikan apresiasi luar biasa atas digelarnya Rapat Koordinasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan yang digelar Kementrian Pendidikan Kebudayaan Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Senin (19/8/2019).
Menurut Adnan, adanya rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah dan stakeholder terkait merupakan salah satu cara untuk mencari solusi yang tengah dihadapi pemerintah dalam hal penigkatan sumber daya manusia di Indonesia melalui sektor pendidikan.
Baca Juga : Resmi Jabat Bupati, Darmawangsyah Muin Fokus Bereskan Utang Pemkab Gowa dan Hak ASN
“Dengan digelarnya rakor ini segala permasalahan-permasalahan yang ada di daerah otomatis dapat teratasi. Sehingga jangka panjangnya akses dan peningkatan mutu pendidikan di daerah lebih berkualitas,” katanya usai menghadiri rapat koordinasi ini.
Sementara, Sekrestaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nasional, Didi Suhardi menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka membangun pendidikan yang berkualitas di Sulawesi Selatan.
Hal ini selaras dengan semboyan Presiden RI yakni “Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Maju”, yang mana pendidikan merupakan salah satu komponen dalam membangun SDM unggul.
Baca Juga : Pemkab Gowa Dorong UMKM Tingkatkan Kualitas Produk hingga Tembus Pasar Internasional
“Kegiatan ini dianggap perlu untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pusat,” katanya.
Indikator berdasarkan pendidikan diukur dengan seberapa besar kita mampu memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia usia sekolah untuk bisa menikmati pendidikan. Sesuai dengan amanat dan Undang-undang maka pemerintah sudah mengamatkan agar kita melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
“Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, yang mana pada saatnya nanti minimal anak-anak Indonesia berpendidikan setingkat sekolah menengah, dan tentunya ini perlu kerja keras kita bersama sehingga wajib belajar 12 tahun menjadi program yang kita prioritaskan,” jelasnya.
Baca Juga : Plt Bupati Gowa Darmawansyah Muin Dorong UMKM Masuk Pasar Haji
Sekadar diketahui, ada beberapa tantangan yang dihadapi pada dewasa ini dalam rangka menjalankan wajib belajar 12 tahun. Pertama terkait dengan wilayah Indonesia yang sangat luas. Tentu ini merupakan tantangan yang luar biasa, disisi lain masih banyaknya warga Indonesia yang kurang mampu yang diakibatkan tidak adanya keberpihakan pemerintah, sehingga akan sulit mendapatkan kesempatan bersekolah.
Kedua terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang mana kita tidak ingin hanya sekadar melaksanakan wajib belajar 12 tahun tanpa kualitas sumber daya. Kita ingin pendidikan berkualitas, sehingga bonus demografi yang kita miliki dimana hampir 60 persen Indonesia adalah negara maritim tanpa pendidikan yang berkualitas ini bukan menjadi bonus malah menjadi bencana.
“Olehnya itu, pendidikan yang berkualitas menjadi tanggung jawab kita bersama yang tentu tidak lagi pada tujuan-tujuan hantara tetapi harus langsung dan mungkin menancapkan tujuan-tujuan berkualitas dengan menggunakan indikator-indikator yang tajam sehingga kita bisa langsung melakukan treatment, intervensi untuk merealisasikan kualitas pendidikan tersebut,” ungkap Didi Suhardi.
Baca Juga : Pegang Siri’ na Pacce, Sikap Keluarga Besar Husniah Talenrang Diapresiasi Akademisi hingga Netizen
Sementara, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang turut hadir dalam kegiatan mengatakan bahwa aset paling berharga bagi bangsa Indonesia adalah generasi yang terdidik dengan baik.
“Kita tentu menyadari betul bahwa negara kita ini negara yang sangat makmur, dan kaya raya akan sumber daya alam yang melimpah, tentu ini bukan modal satu-satunya untuk kita mensejahterakan rakyat. Begitu banyak negara yang minim SDA, tetapi mampu tumbuh dengan memberikan kesejahteraan yang seadil-adilnya pada rakyatnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, betapa pentingnya memberikan akses yang baik untuk fasilitas-fasilitas pendukung pendidikan serta perlunya memperhatikan zonasi dan daya tampung sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
Sulsel dengan 24 kabupaten/kota, memiliki 330 pulau dan salah satu kesulitan yang dihadapi terkait pelaksanaan UNBK yakni masyarakat yang ada di pulau harus berhari-hari menggunakan alat transportasi laut sederhana. Selain itu mereka harus mengarungi lautan yang ganas, bahkan tiga hari tiga malam.
“Bisa dibayangkan apakah mereka akan stabil mengikuti UNBK,” tutup NA.
Editor: Awang Darmawan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar