Logo Sulselsatu

Sengketa Natuna, Mahfud MD: Akan Kami Usir dengan Segala Kemampuan

Asrul
Asrul

Minggu, 05 Januari 2020 16:21

istimewa
istimewa

JAKARTA – Pemerintah Indonesia memastikan China melanggar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di perairan Natuna. Klaim soal wilayah ini memanas sebab Negeri Tirai Bambu menganggap separuh Natuna masih teritori mereka.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan, perairan Natuna sah milik Indonesia. Tak perlu lagi ada negosiasi bilateral dengan persoalan ini.

Mahfud mengatakan, Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Itu berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Baca Juga : China Berhasil Tanam CHip di Otak Manusia, Orang Lumpuh Bisa Kembali Bergerak

Baca juga: Tiongkok Labrak Zona Ekonomi Ekslusif di Natuna, Ini Sikap RI

“Terkait dengan kapal ikan China yang dikawal resmi pemerintah China di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Tiongkok,” kata Mahfud, usai menghadiri Peringatan Dies Natalis ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (5/1/2019) seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga: ZEE-natuna-China-klaim-wilayahnya.html" aria-label="“Diprotes RI Soal Pelanggaran ZEE Natuna, China Klaim Wilayahnya” (Edit)">Diprotes RI Soal Pelanggaran ZEE Natuna, China Klaim Wilayahnya

Baca Juga : Orang Mati Bisa Jadi Hidup di Tangan Perusahaan Super Brain Asal China

Kapal-kapal nelayan China mencuri ikan di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut didampingi langsung kapal perang China.

Baca juga: China-patuhi-unclos.html" aria-label="“Soal Sengketa Natuna, Komisi I Minta China Patuhi UNCLOS” (Edit)">Soal Sengketa Natuna, Komisi I Minta China Patuhi UNCLOS

Mahfud menegaskan, jika pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintah China, secara tidak langsung akan mengakui bahwa ada sengketa antara Indonesia dan China terkait dengan perairan Natuna.

Baca Juga : Penelitian di China Sebut AI Dapat Prediksi Gempa Bumi dengan Akurasi 70 Persen

Baca juga: Usir Kapal Cina di Natuna, TNI Siaga Tempur

Padahal, perairan Natuna milik Indonesia secara utuh sehingga tidak diperlukan negosiasi atau perundingan dengan pemerintah Tiongkok.

Video: China-di-natuna.html">VIDEO: Menegangkan, Debat Panas Kru Kapal Perang RI dan China di Natuna

Baca Juga : VIDEO: Cinta Tak Mengenal Batas Negara, Pria Asal Belopa Resmi Nikahi Wanita Asal China

Sementara itu, pemerintah China mengklaim secara sepihak perairan Natuna dengan sebutan Nine Dash Line.”China tidak punya hak untuk mengklaim daerah tersebut,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pemerintah Indonesia tidak membentuk tim negosiasi dengan pemerintah China terkait dengan masalah perairan Natuna. Indonesia akan mempertahankan kedaulatan negara, termasuk perairan Natuna.

“Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita, dan akan kami usir dengan segala kemampuan yang ada,” jelas Mahfud.

Baca Juga : China Mulai Bangkit Usai Pembatasan Kembali Covid-19, Ekonomi Dinilai Bakal Cerah

Editor: Hendra Wijaya

 

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Otomotif18 September 2026 19:11
Hyundai STARGAZER Cartenz di Makassar Mulai Rp247,3 Juta, Dilengkapi Fitur Smart Cruise Control
Hyundai STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X hadir sebagai pilihan kendaraan keluarga dengan teknologi bantuan berkendara, kenyamanan kabin, sert...
OPD18 September 2026 18:30
RDP Tuntas, Komisi D DPRD Makassar Rekomendasikan Penutupan RSIA Paramount
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Kota Makassar telah merampungkan rekomendasi terkait kasus meninggalnya seorang bayi di RSIA Paramount....
OPD18 September 2026 18:24
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Pembangunan Koperasi Merah Putih di Lahan Terminal Pinrang
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menyoroti pembangunan Koperasi Merah Putih di atas lahan Terminal Pinrang yang disebut...
OPD18 September 2026 18:22
Komisi A DPRD Sulsel Bakal Konsultasi ke BKN, Soroti Guru PPPK, Banyaknya Plt hingga TPP ASN
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi A DPRD Sulawesi Selatan berencana melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperjelas sej...