iklan Kareba Parlementa

Waspada! Paslon Langgar Protokol Covid-19 Terancam Ditunda Pelantikannya

Iklan Humas SulSel

SULSELSATU.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemengdagri) mempertimbangkan opsi menunda pelantikan bagi pemenang Pilkada 2020 yang terbukti melanggar protokol Covid-19. Opsi ini dilakukan untuk memastikan keseriusan Paslon dalam ikut menyelesaikan penanganan Covid.

“Opsi ini untuk memastikan keseriusan para paslon, termasuk stakeholder lainnya seperti parpol pengusung dalam turut mencegah dan membantu penyelesaian penanganan wabah Covid-19,” ujar Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/9/2020).

Iklan Humas SulSel

Opsi ini, disebut muncul dan mendapatkan sambutan positif dalam rapat koordinasi antara Kemendagri, KPU, dan Bawaslu. Kastorius mengatakan kepatuhan para paslon hingga pendukung juga telah tercantum dalam peraturan KPU (PKPU).

“Selain itu, kepatuhan para paslon, timses dan massa pendukungnya terhadap protokol kesehatan aman Covid-19 mutlak diperlukan sebagaimana tercantum dalam PKPU dan juga aturan lainnya sehingga memang tidak ada pilihan kecuali menjalankannya,” tuturnya.

Iklan Anir - Lutfi

Kastorius menuturkan, terdapat opsi lain selain penundaan pelantikan. Opsi tersebut yaitu, melakukan penunjukan pejabat pusat menjadi pejabat sementara di daerah tersebut.

“Opsi lain yang mengemuka adalah menunjuk pejabat dari pusat sebagai pejabat sementara (Pjs) Kepala daerah, jika daerah tersebut terbukti melanggar protokol kesehatan secara signifikan di masa Pilkada, atau kurang optimal dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serta penegakan protokol kesehatan dan penanganan Covid-19,” kata Kastorius.

Penundaan pelantikan paslon terpilih ini, disebut akan berlangsung selama 3 hingga 6 bulan. Sedangkan paslon terpilih tersebut nantinya akan diberikan pembinaan terkait penyelenggaraan pemerintahan.

“Penundaan pelantikan diusulkan berlangsung dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan. Sanksi ini dikenakan kepada paslon, yang terbukti berkali-kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan kampanye Pilkada,” tuturnya.

Editor: Asrul

Iklan PDAM
...

Populer

Jelang Pencoblosan, Insert Institute Sebut Tomy-Makkasau dalam Posisi Terancam

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Lembaga Insert Institute merilis hasil survei Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bulukumba dan Maros tahun 2020. Insert Institude mencatat pada pilkada Bulukumba memiliki selisih...

Artikel Lainnya

Realisasi Dana Desa Gowa Dapat Apresiasi Dari Anggota DPD RI Ajiep Padindang

SULSELSATU.com, GOWA - Anggota DPD RI, Ajiep Padindang memuji realisasi dana...

Yonif 721 Sebut Anggota TNI Kecelakaan Bersama Uang 1,8 M Hoaks

SULSELSATU.com, PINRANG - Sempat viral, saat salah satu personil dari Yonif...

5 Negara Ini Dianjurkan Tak Dikunjungi

SULSELSATU.com - Para pelancong memang sangat suka mengunjungi negara lain untuk...

Hari Pancasila, Syaharuddin Alrif Ajak Pemuda Jaga Keutuhan NKRI

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif memaknai...

Hentikan Jemaah Umrah Indonesia ke Arab Saudi, Begini Penjelasan Pemerintah

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Kabar buruk datang dari pemerintah Arab Saudi. Jemaah...

Terkini

75 Orang Personel Polres Jeneponto BKO Pengamanan Pilkada Gowa

SULSELSATU.com,  JENEPONTO - Sebanyak 75 orang personel Polres Jeneponto dikirim ke...

Buka Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ini Pesan Wali Kota Parepare

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Wali Kota Parepare, Taufan Pawe membuka Bimbingan Teknis...

Pemkab Jeneponto Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

SULSELSATU.com, JENEPONTO - Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad...

Aska Mappe Sebut Suardi Saleh Guru Politiknya

SULSELSATU.com, BARRU - Alhamdulillah. Bupati Barru 2016-2020, Suardi Saleh genap berusia...

Dugaan Politisasi Bansos dan Praktik Kecurangan di Makassar Makin Tercium

SULSELSATU.com, MAKASSAR - Aktivis demokrasi melayangkan kritikan atas dugaan praktik politisasi...