SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dua hari jelang pencoblosan Pilkada Makassar, pasangan M Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma) kini memasuki fase puncak perjuangan.
Bisa dikata, duet nomor urut 1 ini selamat dari berbagai skenario diskualifikasi yang dilancarkan kubu tertentu. Keduanya sisa menjemput kemenangan, merujuk hasil survei terbaru lembaga profesional yang datanya tidak direkayasa.
Surat suara bergambar Danny-Fatma sudah dicetak dan akan terdistribusi ke TPS dalam dua hari ini. Bila tak ada kejadian luar biasa dalam dua hari ini, Danny-Fatma diprediksi meraih kemenangan.
Jika mencermati komitmen Danny-Fatma, usungan koalisi rakyat ini ingin menyelamatkan APBD Kota Makassar. Tak ingin tersandera berbagai kepentingan, Danny-Fatma maju di Pilkada Makassar tanpa dibekingi alias ‘dekkeng’ yang berutang triliunan rupiah.
Menasbihkan diri sebagai kandidat tanpa ‘dekkeng’, bukan hanya slogan bagi pasangan yang identik dengan tagline ADAMA’ itu. Sejak dulu saat memimpin Kota Makassar, Danny memang komitmen memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Untuk melakukan reformasi birokrasi yang pertama harus dilakukan adalah menghindari nepotisme. Conflict of interest itu lahir karena dimulai dari pemimpinnya sendiri. Melibatkan keluarga, teman dan lain-lain sejak awal (pencalonan),” kata Danny saat debat publik sesi kedua beberapa waktu lalu.
Calon wali kota berlatar belakang arsitek itu mengaku paling menghindari konflik kepentingan tersebut. Oleh karena itu, kata Danny, ia sama sekali tak melibatkan keluarga dan kerabatnya dalam struktur pemerintahan Kota Makassar saat menjabat di periode 2014-2019 silam.
“Kami membuat sistem pemerintahan yang transparan. Saya tak membawa bisnis saya untuk masuk ke Makassar karena saya tidak ingin ada conflict of interest,” tegas Danny.
Tak ada kepentingan bisnis apapun membuat Danny-Fatma tak bakal ‘merengek’ bantuan dari APBD Kota Makassar. Tak ada perusahaan yang dililit utang triliunan rupiah yang jadi bebannya untuk diselamatkan.
Bisa dipastikan, Danny-Fatma bakal kembali mewujudkan sistem pemerintahan Kota Makassar yang transparan. Seperti saat Danny melakukannya di periode sebelumnya hingga diganjar dengan penghargaan Open Gov Leadership dari pemerintah Singapura pada 2017 dan 2018 silam. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar