Logo Sulselsatu

Kader Demokrat Sulsel Pasang Badan Kawal Kedatangan AHY di Makassar

Asrul
Asrul

Sabtu, 14 Mei 2022 17:30

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dijadwalkan hadir untuk melantik Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah pada 22 Mei mendatang.

Menyikapi pemberitaan adanya oknum yang ingin melakukan boikot terhadap kedatangan AHY di Makassar, DPC Partai Demokrat kabupaten Gowa menyatakan solid dan siap mengawal keputusan partai.

Ketua DPC Demokrat Gowa Andi Jehan Indira menegaskan, dirinya bersama DPC dan seluruh kader partai siap mengawal kedatangan AHY di Sulsel.

Baca Juga : Buka Rakerda, Sekjen Herman Khaeron Ingatkan Kader Demokrat Sulsel: Jangan Tidur

“Kami akan berada di garda terdepan mengawal AHY selama di Sulsel. AHY harga mati bagi kami kader partai Demokrat,” ujarnya sembari memastikan ikut menyambut kadatangan putra mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu di Bandara Sultan Hasanuddin, Sabtu (14/5/2022).

Ia menegaskan, sejak awal DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa konsisten mengawal hasil Musda Demokrat.

“Proses pemilihan ketua DPD sudah selesai dan sudah sesuai dengan aturan organisasi yang ada. DPP sudah mengambil keputusan, sebagai kader kita harus loyal dan patuh pada perintah partai,” tuturnya.

Baca Juga : Sekjen DPP Herman Khaeron Dijadwalkan Hadiri Rakerda Demokrat Sulsel di Makassar

Sementara itu, kader Partai Demokrat Sulsel lainnya Arsyad Dg Tayang menyebut, hanya orang gila yang akan memboikot kedatangan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY di Makassar.

“Mau boikot kedatangan AHY? Mau tutup bandara? Siapa dia? Emangnya dia yang punya bandara,” tutur Arsyad.

Arsyad menegaskan hal ini sebagai respon atas pemberitaan media. Dalam berita yang beredar, ada rencana orang tak dikenal untuk mengganggu pelantikan Ni’matullah. Termasuk akan menghalangi kedatangan AHY.

Baca Juga : Demokrat Sulsel Refleksi Kebersamaan dalam Peringatan Nuzulul Qur’an

“Negara ini negara hukum. Tidak ada perbuatan sewenang-wenang yang akan lolos dari jeratan hukum. Lagian juga, siapa itu yang berencana menolak kedatangan AHY, kami sama sekali tidak kenal,” ungkap Arsyad.

Ia menduga, oknum-oknum tersebut adalah titipan gerombolan Kongres Luar Biasa (KLB) yang belum bisa move on. Oleh karena itu, mereka masih mencari-cari cara untuk menghalangi pelantikan Ni’matullah yang memang pasang badan saat terjadi KLB.

“Kalau ada yang mengaku-ngaku orang Demokrat lalu menolak kedatangan AHY, bisa dipastikan itu orang gila, maka kami akan tangkap lalu giring ke RS Dadi,” tegasnya.

Baca Juga : Demokrat Sulsel Gelar Pendidikan Politik dan Silaturahmi Akhir Tahun, Perkuat Komitmen untuk Rakyat

Kader Demokrat Maros, M Yusri juga memastikan kedatangan AHY dinantikan warga Maros.

“Saya ini anggota DPRD Maros, siapa yang ganggu kedatangan AHY itu akan berhadapan dengan kami,” tegasnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Otomotif18 September 2026 19:11
Hyundai STARGAZER Cartenz di Makassar Mulai Rp247,3 Juta, Dilengkapi Fitur Smart Cruise Control
Hyundai STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X hadir sebagai pilihan kendaraan keluarga dengan teknologi bantuan berkendara, kenyamanan kabin, sert...
OPD18 September 2026 18:30
RDP Tuntas, Komisi D DPRD Makassar Rekomendasikan Penutupan RSIA Paramount
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Kota Makassar telah merampungkan rekomendasi terkait kasus meninggalnya seorang bayi di RSIA Paramount....
OPD18 September 2026 18:24
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Pembangunan Koperasi Merah Putih di Lahan Terminal Pinrang
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menyoroti pembangunan Koperasi Merah Putih di atas lahan Terminal Pinrang yang disebut...
OPD18 September 2026 18:22
Komisi A DPRD Sulsel Bakal Konsultasi ke BKN, Soroti Guru PPPK, Banyaknya Plt hingga TPP ASN
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi A DPRD Sulawesi Selatan berencana melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperjelas sej...