SULSELSATU.com, MAKASSAR – USAID IUWASH TANGGUH bersama Pemerintah Kota Makassar menggelar workshop SIPA pengembangan SOP Lapor SP4N Kota Makassar. Kegiatan tersebut merupakan upaya memperkuat layanan serta meningkatkan akses air minum, sanitasi dan hygiene.
Workshop ini digelar selama dua hari, 23-24 Mei 2023 di Hotel Ibis yang dibuka secara langsung oleh Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmi Budiman, Selasa (23/05/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Helmi Budiman menyampaikan bahwa konsep Sistem Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau disingkat SP4N, merupakan platform pengaduan layanan publik secara online, yang dapat menjadi solusi efektif untuk diintegrasikan dengan layanan air minum, sanitasi dan hygiene.
“Hadirnya sistem ini diharapkan menjadi solusi utamanya ketika masyarakat tidak tahu harus melapor ke mana, tidak yakin laporannya akan ditindaklanjuti, rasa ragu dan takut akan konsekuensi melapor, serta kekuatiran tidak tuntasnya tindak lanjut atas laporan yang diberikan,” lanjutnya.
Dalam workshop tersebut dipaparkan hasil assesment dari USAID IUWASH TANGGUH, oleh Rio Sandi, dan merekomendasikan beberapa poin diantaranya, keaktifan admin di masing-masing OPD termasuk PDAM dan BLUD Air Limbah Domestik, peningkatan pemahaman terkait sektor Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air, serta kegiatan promosi/edukasi aplikasi SP4N Lapor.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas & Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Makassar Isnaniah Nurdin, memaparkan implementasi SP4N Lapor Kota Makassar, yakni dengan pembentukan admin kota utama dan admin penghubung.
“Admin utama SP4N Lapor Kota Makassar dikelola oleh Dinas Kominfo Makassar, serta admin penghubung dikelola oleh perangkat daerah lingkup pemerintah kota Makassar yang saat ini telah terbentuk di 62 SKPD,” ungkapnya.
Admin ini bekerja dalam menerima dan mengelola aduan yang diterima melalui kanal aduan SP4N Lapor untuk ditindaklanjuti ke perangkat daerah terkait. Dinas Kominfo Kota Makassar mencatat ada 81 laporan yang diterima melalui SP4N Lapor dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2023.
“Laporan yang kami terima beragam, umumnya terkait infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Seluruh laporan kami tindaklanjuti dengan meneruskan ke perangkat daerah terkait,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar