SULSELSATU.com, MAKASSAR – Penunjukan Mochtar Djuma sebagai Plt Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar melalui rapat pleno pengurus mendapat dukungan dari sejumlah kalangan di internal KONI.
Salah satu dukungan datang dari Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Penataran KONI Makassar Sukarno Lallo. Dia menegaskan, penunjukan plt ketua diperlukan agar roda organisasi bisa tetap berjalan saat ketua sebelumnya berhalangan tetap.
“Selain itu, penunjulan plt ketua sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI. Apalagi penetapan plt ketua ini sudah melalui forum resmi pada rapat pleno pengurus,” jelas Sukarno Lallo, Rabu (22/1/2025).
Baca Juga : Giliran 1000 Pekerja Rentan di Tamalate Dapat Perlindungan YARI dan BPJS Ketenagakerjaan
Di sisi lain, penunjukan plt ketua KONI Makassar menurut Sukarno, merupakan hal yang mendesak, karena KONI Makassar sudah harus menghadapi berbagai agenda olahraha kedepan, seperti pra Porprov Sulsel yang akan mulai bergulir di bulan Maret sampai Desember 2025 mendatang.
“Kalau ada kevakuman, plt ketua tidak ada, kasian atlet dan cabang olahraga, karena pra Porprov agenda yang wajib diikuti. Apalagi posisi Makassar sebagai juara umum. Cabang olahraga dan atlet wajib ikut pra Porprov ini untuk ikut Porprov Sulsel 2026 di Kabupaten Wajo,” terang Sukarno.
Selain itu, dia menegaskan kalau KONI merupakan organisasi berkelanjutan dan tidak boleh roda organisask terhenti karena ulah oknum. “Kasihan cabor dan atlet, karena yang akan jadi korban mereka,” pungkas Sukarno.
Baca Juga : Raih Tiga Medali, Manager Tim IBCA MMA Sulsel Sukarno Lallo: Sesuai Target
Diketahui, KONI Makassar melalui rapat pleno pengurus telah menunjuk Mochtar Djuma sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua KONI Makassar menggantikan Ahmad Susanto yang saat ini sementara ditahan di Lapas Klas I Makassar setelah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Makassar periode tahun 2022 dan 2023.
Muchtar kepada wartawan mengatakan, penunjukan plt ketua sesuai aturan pada Anggaran Dasar KONI Makassar. Dalam aturan disebutkan bahwa plt ketua ditunjuk jika terjadi tiga kondisi, yaitu ketua umum mundur, meninggal, atau ditetapkan tersangka. (*)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar