SULSELSATU.com, MAKASSAR – Rencana Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan fasilitas penitipan anak (daycare) bagi anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat respons positif dari kalangan DPRD. Salah satunya datang dari Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Umiyati, yang menilai inisiatif ini sangat bermanfaat, namun perlu dikaji secara matang dari sisi efisiensi dan urgensi anggaran.
“Menurut saya ini sangat positif sekali. Tapi alangkah baiknya kalau kita manfaatkan dulu ruangan yang ada di kantor, seperti di Balai Kota. Kan luas, banyak ruangan yang tidak terpakai. Cukup satu ruangan saja dulu yang dijadikan daycare,” ujar Umiyati, yang juga menjabat sebagai Bendahara Fraksi PPP DPRD Kota Makassar.
Ia mengingatkan agar Pemkot tidak terburu-buru membangun gedung baru yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, langkah awal yang lebih bijak adalah memanfaatkan aset yang sudah ada.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
“Jangan sampai nanti kita keluarkan biaya dari APBD untuk bangun gedung baru, ternyata tidak efektif dan bangunannya terbengkalai. Lebih baik kita coba dulu, manfaatkan ruang kantor pelayanan yang dekat dengan aktivitas kerja,” tambahnya.
Umiyati menyoroti pentingnya kedekatan antara orang tua dan anak selama jam kerja. Menurutnya, jika daycare berada di lingkungan kerja, para ibu ASN bisa tetap menjalin hubungan emosional yang baik dengan anak mereka.
“Bayangkan kalau ada satu ruangan khusus daycare dekat dengan tempat kerja, si ibu bisa nengok anaknya sewaktu-waktu. Hubungan emosional tetap terjaga, dan ini sangat penting untuk ibu bekerja,” ujarnya.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
Legislator asal PPP ini juga menekankan perlunya pendekatan bertahap dalam mewujudkan program ini. Menurutnya, tahap awal bisa dimulai dari fasilitas sederhana tanpa mengurangi fungsi utamanya.
“Tidak usah dulu yang mewah-mewah. Kita cukup setting satu ruangan ukuran standar, itu sudah bisa jadi daycare sementara. Butuhnya juga tidak banyak biaya kalau kita pakai aset yang sudah ada,” jelasnya.
Lebih jauh, Umiyati juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan bertugas di fasilitas tersebut. Ia menekankan bahwa pengasuh anak yang akan ditempatkan di daycare harus memiliki kompetensi yang memadai.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
“Penjaga atau pengasuh anaknya juga harus disiapkan dengan baik. Jangan asal ditempatkan. Harus ada pelatihan, ada standar pelayanan. Ini penting supaya anak-anak ASN ini benar-benar terjaga dengan baik selama dititipkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, menyampaikan rencana pembangunan daycare sebagai respons atas kebutuhan pegawai yang membawa anak ke kantor karena minimnya fasilitas penitipan.
Appi mengungkapkan Pemkot sedang mengkaji dua opsi lokasi, yakni di kawasan Balai Kota dan di lingkungan permukiman ASN. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang ramah keluarga dan mendukung tumbuh kembang anak.
Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong
Namun, Umiyati menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa sebaik apa pun rencana itu, implementasinya harus realistis dan mengedepankan prinsip efisiensi anggaran.
“Selama itu berpihak kepada ASN dan dilakukan dengan cara yang bijak, tentu kita dukung. Tapi kita juga harus jaga agar keuangan daerah tetap sehat dan tepat sasaran,” tutup anggota Komisi B DPRD Makassar itu.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar