SULSELSATU.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera, BRI mendapatkan mandat untuk menyalurkan tambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun 2025.
Tahun ini, BRI dipercaya menyalurkan FLPP sebanyak 25.000 unit, meningkat sebesar 7.300 unit dari kuota sebelumnya yang berjumlah 17.700 unit.
Baca Juga : KUR BRI Tembus Rp103,81 Triliun hingga Juni 2026, UMKM Terus Didorong Naik Kelas
Penambahan kuota ini menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah, dengan tujuan menyediakan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Adapun, komitmen ini diresmikan melalui Penandatanganan MoU Kuota Penyaluran dan Akad Massal 1.000 Nasabah KPR Subsidi yang berlangsung di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Utama Hery Gunardi serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Baca Juga : BRI Peduli Bangun PLTS di Bandung Barat, Terangi Desa dan Dorong Ekonomi Warga
Untuk mempercepat realisasi penyaluran tersebut, akad ini dilaksanakan secara serentak oleh 1000 MBR di 75 kantor cabang BRI yang tersebar di seluruh Indonesia, bersama dengan notaris dan developer perumahan bersubsidi mitra BRI.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan dengan adanya Penandatanganan MoU & Akad Massal ini, backlog kepemilikan perumahan diharapkan semakin kecil sehingga semakin banyak masyarakat yang hidup dengan lebih nyaman dan sejahtera.
“Kami terus berupaya mengekspansi program ini agar penyalurannya dapat terserap maksimal sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian. Tentunya kami juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya, agar bisnis tetap tumbuh sehat,” ujarnya.
Baca Juga : BRI Sinjai Pastikan Dana Nasabah Aman Terkait Kasus Oknum Kepala Unit
Sebagai salah satu mitra penyalur KPRS, saat ini BRI merupakan salah satu bank penyalur kredit terbanyak dengan mayoritas pembiayaan KPRS terbesar berasal dari program FLPP. Per Juni 2025, KPRS BRI telah diberikan kepada lebih dari 101 ribu penerima manfaat dengan outstanding mencapai Rp13,79 Triliun. Dari penyaluan tersebut, sekitar 97% merupakan outstanding FLPP dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.
“Artinya kita menyalurkan dengan tata Kelola yang baik, tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan) yang berada di level rendah, yakni 1,1%. Jadi, tetap aman,” ujar Hery Gunardi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap berbagai subsektor ekonomi lainnya.
Baca Juga : BRI Perkuat Kesetaraan Gender Lewat Kepemimpinan Inklusif dan Pemberdayaan UMKM Perempuan
“Tapi memang di soal perumahan akan menggerakkan banyak sekali industri. Dari segi itu akan ada developer, kontraktor, kemudian juga dari demand-nya akan ada. Saya minta ini dukungan penuh dari BRI supaya kita bisa membuat sejarah, ya membuat sejarah bagi Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan,” ujar Maruarar.
Sebagai informasi, berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, backlog kepemilikan rumah nasional tercatat sebesar 9,9 juta. Jika dilihat lebih dalam, sebanyak 83,4% dari backlog ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan kelompok miskin.
Program FLPP sendiri dirancang oleh pemerintah sebagai skema pembiayaan dengan dana murah yang disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur yaitu BP Tapera. Di mana hal ini bertujuan untuk mengatasi tantangan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.
Baca Juga : Konsisten Berdayakan UMKM Antar BRI Raih Penghargaan Pilar Sosial Katadata ESG Index Awards 2025
Dalam implementasinya, FLPP menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengikuti ketentuan zona wilayah. Skema ini juga memberikan akses terhadap kepemilikan rumah pertama melalui ketentuan pembiayaan yang lebih ringan, seperti suku bunga tetap maksimal 5% dan tenor kredit hingga 20 tahun.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar