SULSELSATU.com, MAKASSAR — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan “permainan kotor” dalam proyek pembangunan sarana Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai pemerintah di sejumlah kabupaten/kota di Sulsel.
Dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulsel, Koordinator Lapangan, Muh Rafli Tanda, mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, hingga praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan vendor hingga ±Rp40 miliar.
“Pembangunan dimulai sejak April 2025 tanpa persaingan sehat antarvendor. Sekitar 40 dapur MBG sudah 80 persen rampung, lengkap dengan peralatan dan ID resmi. Tapi tiba-tiba vendor ditolak sepihak lewat email, tanpa verifikasi lapangan maupun surat resmi,” tegas Rafli pada Jumat (15/8/2025).
Baca Juga : Pengawasan di Tamalate, Cicu Dorong DPRD Makassar Segera Bentuk Perda Pengelolaan Sampah
Ia menuding ada pihak yang sengaja mengganti vendor demi kepentingan tertentu, bahkan mengarah pada indikasi gratifikasi.
Badko HMI Sulsel menuntut agar hasil kerja vendor yang sah diakui, dibayar, dan dimanfaatkan sesuai tujuan awal program.
Mereka juga mendesak Polda Sulsel segera menyelidiki kasus ini, memanggil pihak internal MBG, lembaga penyedia, serta semua pihak terkait. DPRD Sulsel diminta menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Baca Juga : Pengawasan di SMA 9, Yeni Rahman Temukan Kendala Regulasi dan Sarana
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyatakan akan menindaklanjuti aduan tersebut.
“Kami akan mengundang seluruh pemilik 40 dapur MBG, yayasan terkait, dan OPD berwenang. Aspirasi ini kami terima dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar