Logo Sulselsatu

Dugaan Penyimpangan BOS SMA/SMK di Takalar Mengemuka, Aktivis Minta Kejari Bertindak Tegas

Dugaan Penyimpangan BOS SMA/SMK di Takalar Mengemuka, Aktivis Minta Kejari Bertindak Tegas

ridwan ridwan
ridwan ridwan

Jumat, 13 Maret 2026 14:15

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, TAKALAR – Aktivis Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sejumlah SMA/SMK di Kabupaten Takalar.

Wakil Ketua DPN GNPK, Ramzah Thabraman, mengatakan aparat penegak hukum harus fokus menelusuri dugaan mark up anggaran serta kemungkinan adanya laporan pertanggungjawaban fiktif dalam pengelolaan dana BOS tersebut.

Menurutnya, pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel karena anggaran tersebut bersumber dari keuangan negara yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Baca Juga : Buka Peluang Kerja ke Jepang, Pemkab Takalar Siapkan Program 1 Desa 1 Pemuda

 

“Jika benar ada indikasi mark up atau laporan fiktif dalam penggunaan dana BOS, maka itu harus diusut secara tuntas. Jangan sampai dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan siswa justru disalahgunakan,” ujar Ramzah.

Informasi terbaru yang dihimpun, penyidik Kejari Takalar tengah melakukan pemeriksaan terhadap dua kepala sekolah, yakni Kepala SMAN 2 Takalar dan Kepala SMAN 3 Takalar. Pemeriksaan tersebut diketahui berlangsung pada pekan lalu sebagai bagian dari proses pengumpulan keterangan.

Baca Juga : Naik Penyidikan, Eks Wali Kota Makassar Diperiksa Kejati Sulsel soal Reklamasi Pantai

Ramzah juga mengapresiasi langkah Kejari Takalar yang mulai menindaklanjuti informasi dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, langkah ini menjadi perhatian publik dan diharapkan mampu mengungkap fakta secara objektif.

Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan secara transparan agar mampu menjaga integritas dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Takalar.

Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan masih berlangsung dan hasilnya masih dinantikan masyarakat.

Baca Juga : Korupsi Perjalanan Dinas, Kejati Tahan Eks Kepala BP2P Sulawesi III

Apalagi, berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap sekolah mengelola dana BOS dengan nilai yang mencapai sekitar Rp1 miliar per tahun. Nilai anggaran yang cukup besar itu dinilai rawan terjadi penyalahgunaan apabila tidak diawasi secara ketat. (*)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News23 November 2026 00:14
Kader Pemuda Muhammadiyah Makassar Setuju Dasco Masuk Bursa Cawapres Prabowo
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Bontoala, Makassar, Irham Munasdar, menyatakan dukungannya jika Wakil Ketua DPR R...
Pendidikan22 November 2026 22:38
Harumkan Nama UNM, Delegasi FEB Borong Enam Penghargaan di Malaysia
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Delegasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (FEB UNM) meraih predikat Grand Champion a...
Pendidikan22 November 2026 18:47
Cegah Kejahatan Siber, Mahasiswa Hukum Bisnis UNM Gelar Talkshow Edukasi Digital
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (FIS-H UNM), menggel...
News22 November 2026 15:17
PLN UIP Sulawesi Gelar MCU untuk Jaga Kesehatan Pegawai
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menggelar pemeriksaan kesehatan berkala atau Medical Check Up (MCU) bagi seluruh pegawai sebaga...