SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD melakukan pengawasan di SMA Negeri 14 Makassar dan SMA Negeri 2 Makassar pada Senin (27/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Yeni Rahman menyoroti berbagai persoalan pendidikan, mulai dari kondisi infrastruktur hingga akses siswa kurang mampu ke perguruan tinggi.
Yeni mengapresiasi peran guru di kedua sekolah yang dinilai mampu membina siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, termasuk mereka yang memiliki persoalan sosial.
Baca Juga : Ketua Komisi E DPRD Sulsel Soroti Dugaan Pemaksaan Kepala Sekolah Mundur, Minta Diinvestigasi
Menurutnya, dedikasi para guru terbukti mampu mendorong sebagian siswa meraih prestasi.
“Ini luar biasa, bagaimana guru-guru bisa membina anak-anak yang awalnya bermasalah hingga akhirnya bisa berprestasi,” ujarnya.
Selain itu, Yeni juga menanggapi program revitalisasi sekolah yang tengah berjalan. Ia menilai pembangunan ruang kelas dan perhatian terhadap fasilitas seperti perpustakaan merupakan langkah positif. Namun, ia mengingatkan agar perbaikan dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial.
Baca Juga : Di Balik Opini WTP Pemprov Sulsel, BPK Catat Sejumlah Persoalan Keuangan Daerah
“Kalau bisa ke depan, pembangunan jangan setengah-setengah. Sekolah dibenahi secara total agar tidak terjadi perbaikan yang tambal sulam,” katanya.
Dalam dialog dengan pihak sekolah, Yeni turut menyoroti persoalan klasik yang masih dihadapi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, yakni keterbatasan akses melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Salah satu kendala utama adalah kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Ia menjelaskan, siswa yang memiliki KIP cenderung lebih mudah melanjutkan pendidikan karena mendapatkan pembiayaan sejak awal, berbeda dengan beasiswa yang umumnya baru diberikan saat sudah kuliah.
Baca Juga : Komisi B DPRD Sulsel Tindaklanjuti Dugaan Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Bone
“Banyak anak pintar, tapi tidak punya KIP, sehingga kesulitan melanjutkan pendidikan. Ini menjadi persoalan serius,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Yeni juga menyinggung kurangnya pemahaman orang tua terkait pengurusan KIP sejak jenjang pendidikan dasar. Akibatnya, banyak siswa kehilangan kesempatan karena tidak terdaftar dalam sistem sejak dini.
Menurutnya, sistem pendidikan seharusnya mampu mengintegrasikan data siswa dari SD hingga SMA agar bantuan seperti KIP bisa berkelanjutan tanpa bergantung pada pemahaman orang tua.
Baca Juga : Pemprov Sulsel dan DPRD Terima Penghargaan Creative Financing dari Kemendagri
“Harusnya sistem yang menghubungkan dari SD, SMP hingga SMA, sehingga siswa tidak terputus aksesnya,” tegasnya.
Ia juga menilai perlu adanya inovasi kebijakan untuk mengakomodasi siswa berprestasi yang tidak memiliki KIP. Pemerintah, kata dia, tidak boleh terpaku pada regulasi semata, tetapi harus menghadirkan solusi konkret.
“Sayang kalau ada anak yang punya potensi besar tapi terhambat hanya karena persoalan administrasi. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar